BANDUNG – Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung menggelar seminar Demokrasi dengan tajuk “Menggali Nilai-nilai Demokratis Guna Terwujudnya Negara yang Kuat dan Berdaya Saing”.
Dalam kegiatan tersebut tampak hadir Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Dr. Idam Kholik dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, H.Yusuf Kurnia, S.Ip.
Ketua Komisi I Keorganisasian Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ari Muhammad Syafari menuturkan, kegiatan diselenggarakan untuk memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa terkait pesta demokrasi 2019.
”Karena pada dasarnya mahasiswa mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan demokrasi. Sesuai dengan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change, social of control, moral force,” tutur Ari, di Campus UIN SGD Bandung, Jalan AH Nasution, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, baru-baru ini.
Menurutnya, menjadi suatu kewajiban untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang sistem demokrasi dan pemilu 2019, sehingga menjadi sarana edukasi kepada mahasiswa bahwa partisipatif mahasiswa merupakan wahana untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2019.
”Dalam acara ini juga mahasiswa diberikan pemahaman terkait kelembagaan KPU dan Bawaslu dalam Pemilu,” ujarnya.
Ari mengaku, merasa bangga melihat antusias mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari penuhnya tempat pelaksanaan acara.
”Ada sebanyak 133 mahasiswa memenuhi Aula. Kami berharap setelah ini mahasiswa melek akan pesta demokrasi dan jangan apatis, karena mahasiswa merupakan bagian akademisi dan menjadi tugas wajib untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif mensukseskan Pemilihan pada 17 April 2019 mendatang,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengungkapkan, demokrasi harus sesuai dengan sosio ekonomi masyarakat dalam memilih kepemimpinan. Sebab, secara universal ada prinsip demokrasi yang harus di atur.
”Kemarin saya hadir dalam acara politisi perempuan. Secara normatif ada regulasi aturan per 30 persen harus ada keberpihakan perempuan, setiap tiga caleg yang di wakilkan setidaknya ada satu caleg perempuan,” ungkap Yusuf.
