Tiga Ribu Pasukan Digeser ke Ibukota

JAKARTA – Tingkat kerawanan di Jakarta meningkat karena puncak dari pemilu semuanya bertumpu di Jakarta. Seperti, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga kemungkinan terjadinya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Polri sudah memetakan potensi kerawanan tersebut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses akhir pemilu 2019 yang semuanya berada di Jakarta tentu berpengaruh besar. Apalagi, semua itu dikombinasi dengan berbagai kegiatan, penetapan hasil pemilu hingga gugatan. “Maka Jakarta kerawanannya juga meningkat,” tegasnya, kemarin (28/4).

Setelah proses itu, pada Oktober juga ada agenda pelantikan presiden dan anggota legislatif.

Hal tersebut menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menarik pasukan Brimob ke ibukota. “Ya tapi, jumlahnya tidak dipastikan,” jelasnya.

Ada berbagai bentuk kerawanan yang diantisipasi, dari bentrok antar pendukung hingga menjalar ke skala yang lebih luas. Polri telah memperhitungkan jumlah massa dan langkah mitigasinya. “Khususnya Polda Metro Jaya yang mempersiapkan semua itu,” terangnya.

Dia menuturkan, jumlah pasukan Brimob dari daerah yang digeser ke Jakarta tidak seperti isu yang beredar, 40 ribu personil. Jumlahnya tidak mencapai angka tersebut, sebab setiap daerah juga dila­kukan antisipasi kerawanan. “Pengamanan di daerah juga dilakukan,” paparnya.

Polri juga memiliki operasi lain yang harus dijalankan, yakni Operasi Ketupat. Kare­nanya, saat ini dilakukan ma­najemen personil yang semak­simal mungkin agar semua agenda itu bisa diamankan dengan baik. “Jadi, agenda itu saling bersautan. Selesai satu, ada agenda lain,” tuturnya.

Setidaknya, ada lebih dari tiga ribu pasukan Brimob dari berbagai Polda yang di­geser ke ibukota, seperti Ma­luku, Aceh, Papua dan Kali­mantan. Hal tersebut meru­pakan bagian dari persiapan untuk mengamankan Jakarta.

Sementara Direktur Ekse­kutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelas­kan, pengamanan itu meru­pakan hal yang penting, namun juga penanganan atas berba­gai keluhan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu juga perlu ditangani dengan baik. “Ada orang yang tidak puas itu harus dilihat, kenapa. Bila ada sesuatu tentunya harus diselesaikan,” jelasnya.