JAKARTA – Tidak ada untungnya berada di luar pemerintah. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo berakhir di lima tahun ke dua ini. Kekuatan bisa disusun dengan mudah, jika instrumen vital kekuasaan dipegang.
Hal tersebut diungkapkan mantan aktivis 98, Maruli Hendra Utama kepada Fajar Indonesia Network (Grup Jabar Ekspres), di Jakarta, belum lama ini.
”Ini yang tergambar setelah kedatangan dua tokoh politik. Baik SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) maupun Prabowo Subianto, tadi (kemarin, red),” ungkap Maruli.
Direktur Studi Kajian Politik Rumah Rakyat ini mengatakan, meski di lingkaran koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin membuka diri bergabungnya Partai Demokrat dengan Partai Gerindra, ini merupakan tanda awal yang dimaknai baik.
”Namun ingat. Kepentingan politik tidak seiklas di depan wajah. Senyum manis, banyak maknanya. Terlebih pada PDIP, PKB, Golkar, PPP, NasDem, dan partai non parlemen yang sudah berjuang untuk 01 pada Pilpres lalu,” terang Dosen Sosiologi Universitas Lampung itu.
Maruli juga memprediksi, tidak akan banyak jatah menteri bagi kedua parpol ini. Posisi ini pun karena didorong oleh keiklasan Presiden Jokowi. ”Faktornya sederhana. Gerindra punya historis walau berseberangan dalam Pilpres. Tapi punya sisi mesra. Sama halnya dengan Partai Demokrat, punya nilai plus di mata Jokowi, karena kedekatan SBY secara personal maupun AHY yang disodorkan jadi menteri. Ya, tidak jauh-jauh masing-masing dapat satu menteri,” terangnya.
Di posisi apa kursi menteri itu? Pria yang sempat melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim Mabes Polri itu memprediksi pada posisi pertahanan dan kepemudaan. ”Itu memang spesialis mereka. Gerindra pada pertahanan sementara Demokrat cendrung ke arah milenial,” jelasnya.
Bagaimana dengan para profesional nantinya. Yang secara terbuka juga berharap ada wakilnya di posisi strategis itu. ”Tidak banyak. Berkisar satu dan dua. Sisanya duduk pada lapis kedua. Bisa pada posisi wakil menteri, atau sejumlah BUMND,” imbuhnya.
Menanggapi spekulasi yang muncul, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah enggan berbicara soal kursi menteri. Yang pasti dia menekankan partainya terbuka apabila ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bergabung dalam koalisi tersebut. “Kan dari awal jelas, sikap PDIP membuka diri terhadap kerja sama itu,” kata Basarah.
