Tata Kelola Administrasi di SKPD Semrawut

BANDUNG– Tata kelola administrasi di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tampak semrawut. Hal itu setelah dilakukan evaluasi oleh jajaran Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Inspektur (Fajar Kurniawan) secara umum lebih menekankan kepada SKPD agar WTP bisa dipertahankan melalui pengawasan dan kontrol dari Inspektorat,” kata Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di El Royal Jalan Merdeka, Bandung, Selasa (17/12).

Oded mengakui, berdasarkan laporan evaluasi dari Inspektorat, diketahui masih banyak administrasi yang harus diperbaiki (keliru). Oleh karenanya, Oded meminta kepada setiap SKPD agar dapat mengajak staf-staf di bawahnya untuk aktif dalam rapat koordinasi, terlebih bagi Kepala SKPD harus hadir dan harus menguasai teknis.

Sementara, Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan menjelaskan, kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi, salah satunya soal administrasi yang masih banyak ditemui bermasalah.

“Salah satu evaluasi itu, kita ingin mendorong bahwa hasil LHP BPK maupun inspektorat untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai nantinya menjadi temuan dan berurusan dengan hukum,” katanya.

Fajar menyebutkan, temuan itu beragam mulai dari pengadaan barang dan jasa, berkaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD) dan pengelolaan SDM.

Selanjutnya, berkenaan dengan aspek pemanfaatan barang dan jasa, pihaknya akan mendorong proses sesuai dengan ketentuan Perpres. “Kita tidak ingin pengadaan barang dan jasa ini ada kebolongan, kita kawal itu,” tegasnya. (mg2/drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan