Tak Kuasai Materi Debat

JAKARTA – Debat Publik Pil­pres 2019 putaran kedua yang bertemakan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Ling­kungan Hidup, dan Infrastuk­tur menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik. Sebab, diduga terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01.

Menilai hal tersebut, Direk­tur Eksekutif, wahana Ling­kungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati me­nilai bahwa dalam debat Pil­pres kemarin, Minggu (17/2) kemarin merupakan satu bukti nyata bahwa Joko Wi­dodo (Jokowi) maupun Pra­bowo tidak menguasai ma­teri terkait lingkungan hidup.

”Baik Jokowi maupun Pra­bowo Subianto sama-sama tidak menyentuh akar perma­salahan terkait lingkungan hidup yang ada di Tanah Air. Apalagi Joko Widodo cenderung hiper­bola atau mengklaim secara berlebihan terkait prestasinya,” tegas Nur Hidayati di Jakarta, Senin (18/2).

Nur Hidayati mengatakan, klaim terlalu berlebihan yang dia sematkan kepada Jokowi terkait pembahasan kebakaran hutan dan konflik. Dalam debat, Capres petahana itu menyebut tak ada kebakaran hutan se­lama tiga tahun terakhir.

”Faktanya, dari data titik panas yang diolah WALHI, dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, titik panas berada di lahan gambut,” paparnya

Dalam pembangunan infra­struktur, masih ada pula konflik-konflik besar, terma­suk agraria, penggusuran, hingga kriminalisasi. Dia menyebut pernyataan-per­nyataan Jokowi semalam membuahkan kesan bahwa lingkungan bisa diabaikan demi mengejar pembangunan.

Tidak jauh berbeda dengan Jokowi, capres 02 Prabowo Subianto juga tidak memiliki tawaran-tawaran atau alterna­tif dari persoalan yang terjadi. Prabowo disebut belum me­miliki strategi dalam melaks­anaan pembangunan ke depan.

Jadi tataran, masih jargon ya kami akan melakukan hal yang berbeda, mendorong kedaulatan dan lain-lain. Te­tapi yang ingin kita lihat gi­mana caranya. ”Bagaimana capres 02 itu memiliki me­tode atau model yang ber­beda dengan 01, itu yang kita tidak dapatkan gitu. Jadi ya itulah, hanya jargon-jargon saja,” tandas Yaya biasa wa­nita ini disapa.

Menyusahkan Perenca­naan Pembangunan

Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkap­kan, agar tidak membingung­kan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik ter­cerahkan. Klarifikasi diper­lukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.