CIMAHI– Pelaksanaan kegiatan atau program yang tak sesuai jadwal serta lambatnya pencairan, berakibat pada Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Cimahi di bawah dari daerah-daerah lain di Jawa Barat.
Kepala Inspektorat Kota Cimahi Untung Udiyanto mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) saat ini SPIP Cimahi hanya 1,26 dengan klasifikasi nilai rintisan.
”Cimahi termasuk ketinggalan dari kota lain di Jabar,” ungkap Untung, usai kegiatan penilaian Matruritas SPIP Kota Cimahi, di Aula Gedung A Pemkot Cimahi.
Menurutnya, untuk memenuhi unsur pokok SPIP dibutuhkan komitmen dan kerjasama antar pimpinan dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga target meraih nilai 3 dengan klasifikasi terdefinisi bisa terealisasi.
”Standar nasional itu memang nilainya harus 3, kalau Cimahi sekarang baru di bawah 2,” ujarnya.
Untung menjelaskan, penilaian SPIP di Cimahi sudah berjalan sejak April 2018. Namun karena belum tuntas, maka pihaknya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inspektorat yang bertugas memberikan pendampingan dan mendatangi tiap dinas.
”Memberi pembekalan, tapi belum optimal. Sekarang baru uji petik pada 13 perangkat daerah,” jelasnya.
Hingga saat ini, lanjutnya, SKPD yang belum sama sekali memenuhi hasil penilaian sementara berupa dokumen adalah Bappenda, Dinas PUPR, Disdik dan Diskominfo Arpus.
”Kalau Insperktorat yang tertinggi mencapai 45,76 persen, Dinkes 26,45 persen, DPMPTSP 22,22 persen, Disdukcapil 17,50 persen, Bappeda 16,26 persen dan Setda 14,60 persen. Yang lainnya masih di bawah 10 persen,” terangnya.
Selain ketidaksesuian jadwal pelaksanaan program dan keterlambatan pencairan, kata Untung, kendala lainnya adalah karena Satgas SPIP tingkat perangkat daerah belum seluruhnya mengetahuiprosedur pemenuhan bukti-bukti soft file per sub unsur dan per level SPIP Kota Cimahi.
”Kurangnya komitmen perangkat daerah tentang pentingnya SPIP juga berpengaruh. Sebagai komitmen pimpinan, sekarang lebih ditekankan lagi agar semua program kerja dapat berjalan,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-BPKP Jawa Barat Wilayah 1, Jaya Rahmad mengatakan, tidak hanya Cimahi, beberapa daerah di Jabar nilai maturitas SPIP masih rendah.
”Memang di Jawa Barat rata-rata pencapaiannya masih rendah, kecuali Kuningan dan Cianjur sudah diatas 2. Ini menjadi tantangan bersama sehingga untuk bisa mencapai target, perlu adanya pemahaman ditataran kepala organisasi perangkat daerah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
