CIMAHI– Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi harus segera mencari solusi.
Pasalnya, dalam Permendikbud tersebut ditegaskan, untuk PPDB 2019 ini, Kemendikbud, hanya memberlakukan tiga sistem penerimaan, yaitu 90 persen zonasi, lima persen prestasi dan lima persen perpindahan. Padahal saat ini sekolah negeri khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Cimahi, keberadaanya belum merata.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cimahi, Hendra Gunawan mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah mulai dari usia Sekolah Dasar (SD) sampai SMP. Hal itu dilakukan agar semua anak usia sekolah tetap bisa sekolah.
”Kita melalui dari RW (pendataan). Setelah mengantongi data kita akan melakukan mapping,” kata Hendra, usai menghadiri launching bus Sakoci, di Jalan Demang Hardjakusuma Kota Cimahi, Minggu (3/3).
Menurut Hendra, saat ini di Cimahi ada lima kelurahan yang masih belum mempunyai SMP Negeri, yaitu Kelurahan Cigugur, Pasirkaliki, Citereup, Cibeber dan Padasuka. Sehingga, pihaknya harus mempunyai solusi agar pendidikan tetap merata. Apalagi pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB tahun ini lebih dominan, yaitu 90 persen dari kuota penerimaan sekolah.
”Kami akan ambil solusi dari program prioritas walikota yaitu SPP dan DSP gratis. Jadi untuk yang tidak masuk ke sekolah negeri, nanti akan kita fasilitasi masuk sekolah swasta secara gratis. Kita akan anggarkan untuk biaya itu,” ujarnya.
Hendra mengaku, saat ini Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) PPDB sudah selesai, namun pada dasarnya atau secara formal pihaknya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 51 Tahun 2018. Sementara untuk Peraturan Walikota (Perwal) ditargetkan rampung dibulan ini juga.
”Mudah-mudahan Maret sudah selesai Perwal. Pemetaan sudah selesai kita bahas diinternal dulu selanjutnya kita akan uji publik,” ucapnya.
Dalam uji publik, lanjut Hendra, pihaknya akan menyiapkan beberapa alternatif khususnya bagi sekolah yang selama ini belum maksimal. Terutama untuk lima kelurahan yang belum ada SMP Negeri tadi. Sehingga ke depan tidak adalagi masyarakat yang anaknya ingin masuk sekolah favorit.
