BALI – Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menegaskan, PSSI selalu mengambil keputusan secara kolektif kolegial (memutuskan solusi secara bersama), bukan cuma dengan internal PSSI, tetapi juga dengan pihak luar.
Termasuk, saat PSSI menghadapi persoalan klasik pengaturan skor. PSSI selalu mengambil jalan keluar untuk menuntaskan masalah tersebut secara kolektif.
Selama ini, praktik -praktik pengaturan skor menjadi momok federasi di dunia. Fenomena ini menjadi wabah di Indonesia.
Joko menjelaskan, PSSI sudah memerangi match-fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017 lalu, PSSI sudah membentuk departemen integrity atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.
“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017 lalu. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match-fixing dan bekerja sama satu tahun,” papar mantan Direktur PT Liga Indonesia ini.
Dalam bertugas, Joko melanjutkan, tim ini bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.
Mengenai status Iwan Budianto, Joko menjelaskan, PSSI mengembalikam status dia sebagai Wakil Ketua PSSI sesuai dengan keputusan Kongres di Surabaya, 10 November 2018 lalu.
Dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Staf PSSI di Kongres tahunan 2019. Kongres setuju. Termasuk meminta Kongres memberikan rekomendasi pengisi posisi kosong Komite Eksekutif.
Selama sepekan ini, Komite Eksekutif bakal melakukan penjaringan. Muncul nama Umuh Mochtar sebagai salah satu kandidat anggota Exco yang diusulkan oleh manajer Madura United, Haruna Sumitro. (jppn)
