BANDUNG-Ketua TKD Jokowi-Maruf Amin Jabar Dedi Mulyadi meminta pilihan Prabowo Subianto menjadi oposisi pemerintah harus dihormati.
Dedi Mulyadi mengatakan dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga.
“Kan koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati,” katanya saat dihubungi Jumat (28/6/2019).
Kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan. Yang sampai hari ini konsisten berada di luar pemerintahan adalah Gerindra dan PKS. Nanti Demokrat saya gak tau sikapnya seperti apa,” ujarnya.
Dedi juga menilai rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung. “Kan tergantung pemahaman, kalau pendukungnya memahami proses demokrasi, maka selesai,” ujarnya.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
“Ya gak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik,” ujarnya.
Sementara menyoal masih adanya pihak-pihak yang mengambil peran oposisi ideologis karena ketidaksukaan pada figur Jokowi, pihaknya menilai Presiden tak perlu ambil pusing. Menurutnya mereka yang berada dalam kategori ini bukan melulu pendukung Prabowo tapi karena memang tidak suka dengan figur Jokowi.
“Menghadapi mereka tidak bisa dengan memperlihatkan keberhasilan hasil pembangunan pada mereka. Pak Jokowi bahagiakan saja mayoritas warga Indonesia, jika mayoritas bahagia yang tidak suka tidak lagi penting,” katanya. (yan)