SOREANG – Peran protokol dalam suatu acara, sangat penting keberadaanya. Perannya sangat menentukan keberhasilan suatu acara yang dihadiri pejabat negara seperti presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota.
Namun tidak ada salahnya, jika dalam suatu acara pejabat publik, demi ketertiban dan kelancaran acara, peran dan fungsi keprotokolan itu diterapkan. Karena ada perencanaan yang harus matang dan persiapan yang baik sebelum melaksanakan acara.
”Kepala perangkat daerah atau camat bisa mewakili bupati dalam suatu acara jika pimpinan tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Demi berhasilnya acara tentunya perangkat daerah pun harus bisa memahami tugas dan fungsi keprotokolan,” kata Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Erick Juriara Ekananta, saat membuka Acara Workshop Keprotokolan di Soreang, belum lama ini.
Acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut, melibatkan 77 peserta yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Andri Nurwantoro, Kasubag Protokol Pemerintah Kota Cimahi yang pernah bertugas dalam keprotokolan Istana Negara.
Menurut Erick, merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, setiap kegiatan birokrasi yang melibatkan pejabat atau instansi yang mempresentasikan kelembagaan negara atau pemerintah harus selalu menggunakan keprotokolan.
Dalam upaya memperdalam pemahaman tentang keprotokolan, lanjut Erick, pihaknya mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Pemkab Bandung.
”Regulasi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Bukan hanya oleh petugas keprotokolan, namun aturan keprotokolan ini harus mampu dipahami juga oleh seluruh aparatur pemerintah daerah,” tuturnya.
Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bandung melalui Kasubag Protokol, Dimas Kuncoro Adi menjelaskan penyelenggaraan Workshop Keprotokolan bertujuan untuk mempersamakan persepsi antara petugas protokol dengan seluruh perangkat di lingkungan Pemkab Bandung.
”Kita berharap para peserta dapat memahami materi yang diberikan agar saat dalam pelaksanaan suatu acara dapat berjalan lebih baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Dengan memahami materi keprotokolan, dampaknya menurut Dimas berimbas juga pada citra positif pimpinan dan pemerintah daerah. ”Keprotokolan penting pada proses membangun citra positif bagi individu maupun instansi dalam hal ini Pemkab Bandung,” akunya.
