CIMAHI – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi masih menunggu hasil lelang pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Amir Machmud, yang sebenarnya menjadi kewenangan Pelaksana Jalan Nasional (PJN).
Kepala DPKP Kota Cimahi, M. Nur Kuswandana mengungkapkan, saat ini pemerintah Kota Cimahi mulai melakukan pengerjaan penyelesaian masalah banjir yang kerap melanda kawasan Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
”Kita akan segera melakukan pelebaran saluran dan pembebasan lahan di RW 8 dan RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah seluas 4000 meter, untuk membuat sodetan atau pelebaran saluran dan jalan inspeksi,” kata Nur, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/5).
Nur mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan peninggian badan bendungan aliran sungai di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
”Untuk tahun ini akan ada beberapa pengerjaan penyelesaian banjir Melong, khusus untuk di wilayah Kota Cimahi, tapi sebagian dikerjakan oleh pemerintah pusat dan BBWS. Kalau kita menyediakan lahannya saja,” ucapnya.
Menurut Nur, selama ini yang menjadi kendala pembebasan banjir Melong adalah karena Kabupaten Bandung masih belum membebaskan lahan di hilir aliran Sungai Citarum yang akan dilebarkan agar bisa menampung runoff air.
”Jika tidak ada aksi dari Kabupaten Bandung, maka banjir Melong mustahil terselesaikan. Sebab, masalahnya kan ada di hilir. Banjir ini tidak akan bisa selesai kalau di hilirnya tidak ada pembebasan lahan, mustahil hanya hulunya saja yang bebenah. Tapi kemarin katanya pembebasan lahan di Margaasih sudah masuk Musrenbang Provinsi, mudah-mudahan bisa diambil alih,” jelasnya.
Dia mengatakan, pembuatan embung di kawasan Melong seluas 6000 meter persegi pun tak akan berpengaruh banyak terhadap pengurangan dampak banjir.
”Sebetulnya tidak terlalu signifikan mengurangi banjir yang terjadi, karena luas embungnya juga terbatas. Kecuali kalau luasnya seperti danau,” bebernya.
Untuk membebaskan lahan di Melong, Cigugur Tengah, dan Pasir Kalikik sebagai upaya mengatasi banjir Melong, DPKP menyediakan anggaran hingga Rp37 miliar, rinciannya Rp27 miliar untuk pembebasan lahan di Melong dan Cigugur Tengah, sedangkan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan di Pasirkaliki, yang semuanya bersumber dari APBD 2019.
