BANDUNG– Pemeritah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji postur atau jumlah dinas yang dinilai masih banyak yang gemuk untuk dipisahkan. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ditemui di Balaikota Bandung, Senin (25/11).
Rencana perampingan dalam dinas tersebut sudah masuk dalam pembahasan oleh bagian Organisasi Pengkajian Daerah (Orpad). Bahkan, usulan tersebut, kata Yana, pernah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dinas yang dinilai gemuk seperti Dinas Kebakaran dan Penanggulan Bencana (Diskar PB) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan. Ada juga beberap dinas lainnya yang perlu dipisahkan,” kata Yana.
Yana mencontohkan, masalah kebencanaan selama ini masih ditangani oleh Diskar PB. Padahal potensi bencana di Kota Bandung cukup besar yang seharusnya terpisah dan membentuk dinas baru.
“Kita konsen terhadap penanggulangan bencana, dan tadi juga disampaikan selama ini stigma masyarakat bahwa Kota Bandung itu aman dari bencana, padahal potensi bencana sebenarnya cukup besar,” ungkapnya.
Dengan adanya dinas tersendiri, kata Yana, akan lebih fokus dalam memberikan edukasi masyarakat untuk bisa survive (bertahan) apabila terjadi bencana.
Terkait rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), ujar Yana, sudah dilakukan kajian oleh Orpad berdasarkan hukum dan administrasi secara mendalam. Supaya tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan teknis ke depan.
“Pembentukan BPBD itu sudah meminta kepada Orpad untuk dilakukan kajian mendalam, karena sekarang penanggulan bencana itu masuk Diskar PB,” terangnya.
Tidak hanya penanggulan bencana, dinas lainpun masuk dalam kajian berdasarkan pembagian tanggung jawab dan kebutuhan, agar tidak bertentangan dengan peraturan kementerian. “Tidak hanya BPBD, semua dinas yang terlalu gemuk harus dipisahkan juga,” tandasnya. (mg2/drx)
CAPTION:
TINJAU DINAS: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat melakukan sidak ke sejumlah kantor dinas untuk memastikan kinerja pegawai tetap optimal beberapa waktu lalu.
