SOREANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) melakukan uji petik dan verifikasi Anugerah Kita Harus Belajar (Ki Hajar) Untuk Kepala Daerah, di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Bandung.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan, sebagai tindak lanjut dari proses pemaparan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung beberapa waktu lalu di Jakarta.
Anugerah Ki Hajar Untuk Kepala Daerah merupakan salah satu upaya Kemendikbud, untuk menyelaraskan langkah dalam melakukan transformasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tim dari Kemendikbud yang diketuai oleh M. Hasan Habibie itu, diterima Bupati Bandung H. Dadang M. Naser di Rumah Jabatannya di Soreang, belum lama ini.
Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung H. Juhana, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) H. Ernawan Mustika, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Hj. Atih Witartih dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) H. Marlan Nirsyamsu, serta beberapa perwakilan kepala sekolah.
Uji petik ini, ujar Bupati tindaklanjut dari ekpos Kepala Disdik dan Kepala Bappeda tempo hari di Jakarta. “Ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung berbasis TIK,” kata Bupati.
Bupati menuturkan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu pilar pembangunan peradaban manusia saat ini. Selain itu, TIK juga merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing.
“Tentu kami beserta jajaran pemerintahan berkomitmen untuk terus bertekad, bagaimana pendidikan di Kabupaten Bandung terus dimodernisasi agar dapat mengikuti perkembangan jaman, terutama menghadapi era revolusi industri 4.0,” tuturnya.
Pendayagunaan TIK, menurutnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga membutuhkan partisipasi pemerintah daerah. “Partisipasi terutama pada sektor pendidikan dan kebudayaan. Baik dari sisi kebijakan, anggaran, program. Termasuk implementasi dan dampak dari program yang dijalankan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim M. Hasan Habibie mengatakan, revolusi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sentuhan birokrasi. Kebijakan, pemicu, stimulus, kompetisi maupun penghargaan diinisiasi di level pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten/kota maupun provinsi.
