Pemkab Berkomitmen Selesaikan Citarum

NGAMPRAH– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk penyelesaian masalah sampah di Sungai Citarum. Hal itu seiring dengan adanya bantuan dana dari Bank Dunia sebesar Rp 1,4 triliun yang dikelola pusat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko menjelaskan, total anggaran Rp 1,4 triliun tersebut nantinya akan dibagi ke beberapa Kabupaten/Kota di Jabar yang daerahnya terlintasi oleh Sungai Citarum.

“Ini merupakan program pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota yang dilintasi oleh sungai Citarum termasuk ada Bandung Barat. Programnya penyelesaian masalah limbah padat dan cair, sementara untuk anggaran kami masih menunggu,” kata Apung di Ngamprah, Jumat (5/7).

Apung menjelaskan, ada beberapa syarat utama penggunaan anggaran bantuan tersebut, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pusat daur ulang, stasiun transit sampah dan bank sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Namun ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk penyediaan lahannya seperti untuk TPA. Tapi kalau di Bandung Barat kemungkinan peruntukannya buat TPST. Dalam masterplan kami itu ada tiga lokus yang diperbolehkan untuk pembangunan TPA dan TPST, yakni di Lembang, Cipatat dan Cililin,” terangnya.

Kendati demikian, kata dia, karena Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat membelah wilayah selatan dan utara, kemungkinan untuk di utara lokusnya di Kecamatan Batujajar, Cihampelas dan Cililin.

Apung menambahkan, alokasi anggaran lainnya untuk sarana dan prasarana pengolahan sampah maupun mobilisasi sampah. Kemudian rencananya pengadaan kapal pengeruk sampah di perairan dan tongkangnya.

“Itu juga memerlukan lahan ntuk dermaganya. Nanti kami akan kerja sama dengan Indonesia Power. Lalu program Ipal komunal untuk rumah tangga. Tinggal kami merinci kebutuhan yang diperlukan untuk menyerap anggaran bantuan ini sesuai kemampuan potensi yang ada di Bandung Barat, baik anggaran, sarpas, tanah maupun biaya operasional. Untuk Angkanya tentatif sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Menurutnya realisasi bantuan anggaran tersebut pada tahun 2022 mendatang, karena pengajuannya untuk anggaran tahun depan setelah dilakukan berbagai kajian terlebih dahulu. “Kita harus menyelesaikan kajian dulu sampai tuntas selanjutnya diajukan dan kemungkina baru terealisasi di 2022. Harapannya dengan anggaran besar seperti itu mampu menyelesaikan persoalan Citarum,” tandasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan