Pemilu Jangan Lagi Bermasalah

JAKARTA – Pelaksanaan Pe­milu 2019 menyisakan ba­nyak persoalan. Mulai maraknya praktik politik uang, hingga banyaknya petugas yang meninggal dunia. Se­hingga, desain pemilu pun harus dievaluasi. Muncul desakan agar pilpres dan pi­leg dipisah.

Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, banyak sekali catatan yang tidak po­sitif dalam pelaksanaan Pe­milu 2019. Selain praktik politik uang yang sangat marak, kasus meninggalnya sekitar 700 petugas pemilu juga men­jadi catatan yang harus dip­ertanggungjawabkan.

’’Ini luar biasa. Pemilu kali ini memberikan satu pembe­lajaran yang sangat berharga agar kedepannya tidak terulang kembali,” kata Siti Zuhro saat mengisi diskusi bertemakan “Evaluasi pemilu serentak, bisakah pileg dan pilpres di­pisah lagi?’’ di Media Center DPR RI kemarin (26/6).

Menurutnya, desain pe­milu apapun akan tidak ap­likatif, jika tidak disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Terlebih, selama ini tidak ada upaya serius untuk membenahi sistem yang betul-betul menunjukkan reformasi kelem­bagaan yang memadahi.

“Perlu ada prakondisi refor­masi parpol, reformasi hukum untuk menghadirkan suatu pemilu yang jauh lebih ber­kualitas,” terangnya

Zohro mengatakan, ke de­pannya pemilu harus kem­bali kepada amanat amande­men konstitusi yaitu mem­perkuat sistem presidensial. Sebab, dalam praktiknya pilpres harus digelar lebih dahulu sebelum pileg.

“Kalau pilegnya didahulukan, maka akan sangat transaksi­onal,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPD asal Maluku Jhon Pieris se­pakat pelaksanaan pemilu menggunakan sistem lama, yaitu pemilihan legislatif dan presiden harus dipisah. Ala­sannya, kesiapan kelemba­gaan dinilai masih kurang. Pemerintah kurang mempre­diksi apa yang akan terjadi.

“Sebagai contoh soal kecil saja, di puskesmas itu waktu orang jatuh sakit dan mening­gal, tidak ada dokter-dokter yang siap untuk 24 jam di situ,” katanya.

Kesiapan kelembagaan sangat nihil. Mereka berupaya mencari bentuk yang baru, tetapi tidak mampu mengatur strategi pemilu.

Alasan kedua, kata Jhon Pie­ris, dalam pemilu serentak, politik nasional hanya tercura­hkan pada pilpres. Mulai dari perhatian media hingga per­hatian partai politik sendiri.