Pemilihan Aklamasi Hancurkan Golkar

JAKARTA – Salah satu agen­da Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desem­ber 2019 yaitu pemilihan Ke­tua Umum. Dikhawatirkan pemilihan akan berlangsung secara aklamasi.

Politikus Partai Golkar Dja­far Ruliansyah Lubis menilai pemilihan ketua umum se­cara aklamasi akan menghan­curkan Golkar. Sebab pola yang digunakan pada masa Orde Baru (Orba) telah diting­galkan sejak era reformasi.

“Jadi, hentikan dan jangan­lah lagi kita gunakan meka­nisme pola era Orde Baru,” katanya di Jakarta, Minggu (17/11).

Wakil Sekretaris Badan Ka­jian Strategis dan Intelijen Partai Golkar itu menjelaskan, sejak reformasi partainya te­lah menjadi cermin politik demokrasi di Indonesia.

“Golkarlah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demo­krasi pemilihan pemimpin partainya dengan mening­galkan pola jadul sistem akla­masi,” ujarnya.

Golkar, merupakan partai politik pertama di Indonesia yang memakai sistem kon­vensi dalam menentukan pilihan calon presiden.

“Hancurnya Partai Golkar jika kembali ke pola-pola era masa lampau yang sudah di­tinggalkan, majunya Partai Golkar di tangan kadernya itu sendiri, bukan oleh orang luar atau lain,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Ekse­kutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, jika dalam Munas akan ada pemilihan secara aklamasi, terlebih hanya ada calon tung­gal, sama saja kembali ke orde baru.

“Dari Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan de­mokratis dari partai lain,” katanya.

Sebagai partai tertua di In­donesia seharusnya Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapa­sitas intelektual dan kepemim­pinannya sudah mumpuni untuk tampil.

“Partai Golkar bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti,” jelas Pangi.

Sementara itu, Direktur Po­litik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin me­redam persaingan tersebut dengan memaksakan akla­masi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” katanya. (gw/fin)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan