Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Setiaji, mengatakan, saat ini ada perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang harus disosialisasikan.
”Ini baru ditetapkan oktober tahun lalu, jadi belum banyak aparatur pemerintah yang tahu. Kenapa keluar perpres ini, karena selama ini di indonesia dinilai bahwa pembangunan atau anggaran untuk teknologi informasi komunikasi itu boros kan,” paparnya.
Menurutnya Perpres ini juga menekankan agar daerah wajib memiliki dan menerapkan e-Budgeting. ”Jabar sudah bagus tinggal integrasi,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan cita-citanya terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan: ASN Pemdaprov Jabar setara dengan ASN di negara Singapura. Artinya, kemampuan mereka harus di-update mengikuti perkembangan zaman.
”Tantangan ke depan banyak, dunia makin kompetitif, maka harus relevan, tingkatkan skill. Saya ingin mereka setara dengan ASN di Singapura,” kata Kang Emil. (adv)
