CIMAHI– Setelah mangkrak selama dua tahun, akhirnya pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Baros Mandiri III Kota Cimahi kembali bakal dilanjutkan. Pembangunan lanjutan akan dilaksanakan setelah Pemerintah Kota Cimahi kembali mengalokasikan anggaran pada 2019 ini.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Tita Mariam mengatakan, sebelum pelaksanaan pembangunan lanjutan, pihaknya terlebih dahulu melakukan perencanaan yang dilaksanakan tahun 2018. Dan khusus perencanaan pembangunan lanjutan itu, pihaknyan mengucurkan dana sebesar Rp 73.535.000. Sementara itu, untuk pembanguna lanjutan, pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3.352.193.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2019.
“Sekarang tinggal pelaksanaan lelang pekerjaan. Anggaran Rp 3,352 miliar itu untuk fisik dan pengawasan saja,” kata Tita saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Selasa (8/1).
Menurut Tita, sebenarnya dengan anggaran yang telah disiapkan tersebut, dapat dipastikan untuk pembangunan tidak akan terealisasi hingga 100 persen. Pasalnya, jika harus menyelesaikan hingga tuntas dan langsung bisa digunakan, anggaran yang dialokasikan jelas tidak mencukupi. Sedikitnya, harus ada tambahan sekitar Rp 7 miliar lagi agar SDN Baros Mandiri III itu tuntas.
“Pastinya dilaksanakan bertahap. Tahun 2019 ini kita mau menyelesaikan dulu struktur. Tahun depan (2020) diselesaikan kekurangannya,” ujarnya.
Rencananya, lanjut Tita, bangunan sekolah tersebut akan terdiri dari tiga lantai. Dan khusus untuk kelas akan ada 15 ruangan ditambah beberapa ruangan sebagai sarana penunjang.
“Kita juga akan sediakan untuk ruangan UKS, lab dan juga beberapa ruangan untuk kegiatan lainnya,” imbuh Tita.
Tita menjelaskan, mangkraknya pembangunan gedung sekolah yang mulai dibangun sejak 2013 dengan pengadaan lahan tersebut disebabkan karena sebelumnya pihak Pemkot Cimahi mengandalkan anggaran dari bantuan gubernur (Bangub). Ia mengaku, sejak 2016 yang lalu pihaknya sudah empat kali mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga saat ini bantuan tersebut belum juga terealisasi.
“Kalau kabar bantuan itu akan cair sudah sering kita dengar. Tapi hingga sekarang belum juga ada pencairan. Mungkin ada skala prioritas sehingga yang kita belum terakomodir,” jelas Tita.
