PDIP Tak Usung Mantan Koruptor

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memastikan tidak akan akan mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan mantan terpidana korupsi maju pilkada setelah melewati jangka waktu lima tahun pascamenjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Putusan itu merupakan jawaban atas uji materi terhadap Pasal 7 Ayat 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada.

”Meskipun hukum memperbolehkan itu, PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Hasto menuturkan, seseorang diproses hukum akibat tindak pidana apa pun, maka dia menjalani proses pemasyarakatan untuk kembali masuk ke masyarakat dan sistem sosial.

Menurut dia, ketika hak politik tidak dicabut pengadilan maka sebagai warga negara bisa dicalonkan. Kendati demikian dia menegaskan, PDI Perjuangan dalam menjaring calon kepala daerah tetap memerhatikan rekam jejak.

”Prinsip PDI Perjuangan, karena menjadi kepala daerah itu punya tanggung jawab masa depan untuk masyarakat bangsa dan negara maka harus disertai rekam jejak dan kredibilitas yang baik,” kata Hasto.

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah 2020 saat momen Rapat Kerja Nasional I dan Hari Ulang Tahun ke 47 PDIP pada 10-12 Januari 2010 di Jakarta.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pemberian rekomendasi itu akan dilakukan secara bertahap. ”Tahap satu nanti pada saat Rakernas sudah di-declare,” kata Bambang di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/12) lalu.

Dia menjelaskan, yang sudah siap secara kualitatif dan bisa diluncurkan pada momen Rakernas I itu sekitar 44 rekomendasi. Bambang menambahkan tentu pertimbangan secara kualitatif saja belum cukup. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan secara kuantitatif. ”Misalnya soal peluangnya bagaimana?” ujarnya.

Yang jelas, politikus yang karib disapa Bambang Pacul itu memastikan sudah ada rekomendasi yang bisa diluncurkan saat momen Rakernas I PDIP nanti. ”Mudah-mudahan sudah bisa kami luncurkan, tetapi saya pastikan sudah ada yang diluncur saat Rakernas,” jelas dia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan