JAKARTA – Pidato Kebangsaan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Jum’at (1/3) di Jakarta, menuai penilaian tersendiri
Sekretaris Jendral Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai pidato kebangsaan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan karena ada aspirasi yang tersumbat pada koalisi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo-Sandiaga Uno.
“Siapapun bisa menyampaikan pidato politik, tentu saja mungkin ada aspirasi yang tersumbat ya di pasangan 02 sehingga Pak AHY harus melakukan pidato politik,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/3).
Hasto juga mengatakan, pidato politik jelang pemilihan Presiden (Pilpres) seeloknya dilakukan oleh Capres dan Cawapres. Semisal, seperti pidato politik Capres 01 Jokowi di Sentul Internasional Convention Center, Minggu (24/2) lalu.
“Ya pidato politik dalam situasi seperti ini, bagi kami dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden,” katanya.
Dilain sisi Hasto menilai positif pidato Politik yang dilakukan AHY, selama pidato tersebut membangun peradaban untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan.
“Kami menilai itu merupakan hal yang positif karena memang sudah menjadi hak tiap pimpinan parpol untuk menyampaikan pidato,” tuturnya.
Hasto juga menjelaskan, pihaknya khususnya koalisinya, pidato Kebangsaan difokuskan untuk memberikan penjelasan terkait Visi dan Misi Jokowi-Maruf Amin terhadap rakyat Indonesia termasuk langkah strategis yang akan dilakukan pihaknya.
“Begitu pun pidato politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya juga mempertegas komitmen terhadap hal-hal strategis apa yang dilakukan Pak Jokowi,” tutup Hasto.
Diketahui sebelumnya, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ambang batas Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol yang mencalonkan Capres dan Cawapres sebesar 20 persen, menurutnya berpotensi membelah Bangsa.
Hal tersebut disebabkan ambang batas 20 persen dukungan Parlemen atau 25 persen suara nasional untuk mengusung Capres dan Cawapres membatasi pilihan rakyat atas calon pemimpin nasionalnya.
“Itulah mengapa Partai Demokrat tampil ke depan untuk mengoreksi batasan ‘Presidential Threshold’ yang berpotensi membelah bangsa karena terbatasnya pilihan calon pemimpin kita,” kata AHY dalam pidato politiknya di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat malam (1/3/19).
