Pansus Pemindahan Ibukota Dibentuk

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi yang lain.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan pihaknya berencana menyusun panitia khusus (pansus) terkait wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain.

Politikus Partai Golkar ini pun menjelaskan pembentukan pansus terkait pemindahan ibu kota negara sangatlah dibutuhkan karena hal wacana itu bukan hanya menjadi urusan komisi yang dipimpinnya saja.

“ Saya dapat pastikan bahwa akan ada pansus pemindahan ibu kota, karena pembahasan ini begitu luas,” kata Zainudin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

Soal tuntasnya pembahasan pansus, Zainudin mengaku masih cukup waktu untuk menyelesaikan pembahasan wacana dari pemerintah itu.

“Kami kan masih menunggu konsep, begitu sudah diberikan akan dibentuk lalu dibahas. Soal waktu pasti DPR dan Pe­merintah akan menyesuaikan agar pembahasan berlangsung optimal,” tukasnya.

Terkait konsep ibu kota yang baru, Dirinya mengaku belum mengetahui gambaran yang akan dilakukan pemerintah. Sehingga pihaknyabelum bisa memberikan penilaian apapun terkait wacana yang disampai­kan oleh pemerintah itu.

“Ini baru wacana-wacana, ada di sekitar Jakarta, Jawa, luar Jawa. Kami belum bisa meny­ampaikan penilaian seperti apa karena kami belum terima juga. Akhirnya jadi wacana ke sana ke mari sementara jangan-jangan enggak seperti itu usu­lannya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengata­kan pihaknya belum bisa banyak menyikapi rencana pemindahan ibu kota negara.

Menurut mantan Ketua Ko­misi III DPR RI, pihaknya masih menunggu kajian yang dilakukan Badan Perenca­naan Pembangunan Nasional (Bappenas) lebih dulu.

“Kami intinya mendukung, sangat tergantung dari hasil kajian pemerintah dalam hal ini Bappenas,” kata Bamsoet biasa politisi ini disapa.

Menurut Bamsoet seluruh proses tersebut masih dalam tahap kajian. Presiden Joko Widodo baru sebatas mem­buka kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota negara, yakni sekitar Rp400 triliun.

“Anggarannya kemarin sudah dibuka oleh Presiden, seba­gaimana yang sudah diketahui oleh publik kira-kira Rp400 triliun. Tempatnya lagi dilihat-lihat di mana, kemudian kon­sepnya atau formatnya se­perti apa, ini yang lagi dalam kajian,” tandasnya. (frs/fin)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan