JAKARTA – Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara saat pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Rabu (24/4) banyak menimbulkan berbagai tafsir.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan bahwa alur politik Indonesia itu sangat dinamis dan tidak kaget jika suatu hari Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
“Politik itu dinamis dan sangat cair. Jangan aneh dan jangan heran jika nanti masuk barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin (MA). PAN masih belum siap menjadi oposisi, belum siap untuk tidak berkuasa. Oleh karena itu, sangat rasional jika PAN nanti pindah haluan, meninggalkan Prabowo-Sandi dan merapat ke Jokowi-MA,” Ujarnya ke Fajar Indonesia Network di Jakarta, Jum’at (26/4).
Menurut Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini, koalisi partai di Republik Indonesia ini sangat rentan, disebabkan koalisi partai di Indonesia bukanlah perkumpulan ideologi.
“Dan koalisi di Indonesia. Bukanlah koalisi ideologis. Termasuk koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Sandi. Jangan aneh jika koalisinya mudah goyah. Dan koalisi di Indonesia masih berdasarkan kepentingan dan pragmatisme,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko mengatakan, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin untuk bergabung satu dengan lainnya.
“Itu dinamis, namanya politik tidak ada yang stagnan. Itu kan baru tahapan silaturahmi,” ujar Moeldoko di Jakarta
Lebih lanjut, Moeldoko menilai bergabungnya PAN ke partai mendukung Jokowi -Ma’ruf sangat mungkin saja terjadi, mengingat dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan kuat dibutuhkan dukungan oleh lembaga lain, seperti DPR.
“Dengan kekuatan ada sekarang, bisa saja politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen (partai di DPR dukung Jokowi ). Itu dinamis,” tambahnya.
Dilain sisi, Moeldoko menilai pemerintah juga memerlukan oposisi untuk menjalankan roda pemerintahan yang seimbang disebabkan tak elok jika tidak seimbang.
