CIMAHI – Sejak dibuka pendaftaran open bidding untuk posisi Seketaris Daerah (Sekda) panitia belum menerima satupun berkas calon yang mendaftar. Begitupun dengan posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Padahal Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) membuka pendaftaran seleksi terbuka sejak satu minggu yang lalu, atau sejak 9 April dan akan berakhir pada 23 April mendatang.
Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh menduga belum adanya pendaftar karena ada kemungkinan calon yang akan mendaftar masih melakukan pemberkasan persyaratan.
”Kita membuka kesempatan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Kota Cimahi maupun luar Kota Cimahi, yang tentunya memenuhi syarat. Seperti ASN eselon II,” kata Ahmad, saat ditemui di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Rabu (17/4).
Menurutnya, selain melalui laman resmi BPKSDMD, pengumuman open bidding pengisian jabatan Sekda dan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan dengan mengirimkan surat dari Wali Kota Cimahi ke Gubernur Jawa Barat dan diteruskan ke pimpinan wilayah lain di Jawa Barat.
”Kita bikin surat dari Wali Kota ke Gubernur dan ke pimpinan ke seluruh Jawa Barat untuk menyatakan bahwa kita terbuka, bukan hanya untuk pegawai Cimahi saja,” ujarya.
Ahmad mengungkapkan, sebenarnya ada delapan ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi yang bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi. Sebab kedelapan ASN tersebut sudah memenuhi apa yang disyaratkan untuk menjadi Sekda. Kendati hingga saat ini belum ada satupun yang mendaftar, namun Ahmad yakin sebelum waktu pendaftaran berakhir, syarat kuota untuk melakukan open bidding akan terpenuhi.
”Agar pelaksanaan open bidding bisa berjalan, minimal harus ada empat orang yang mendaftar. Baik untuk posisi Sekda maupun Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Tapi kita yakin nanti pas waktunya bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, berdasarkan pada jadwal yang telah dicanangkan, hasil open bidding ini akan disampaikan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) 10 Mei mendatang.