JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut bertujuan supaya proses pembangunan berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Menurut Emil –sapaan Ridwan Kamil, ada tiga upaya yang mendorong majunya sebuah bangsa, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan infrastruktur.
“Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia,” kata Emil saat Memberikan Kuliah Umum dengan Tema ‘Hubungan Eksekutif dan Legislatif’ pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Minggu (10/11).
Terkait penguatan SDM, kata Emil, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah melakukan sejumlah upaya, seperti revitalisasi SMK dan menggagas program Jabar Masagi.
Program Jabar Masagi bertujuan untuk menguatkan fondasi generasi muda dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal itu diwujudkan dengan mengembalikan pendidikan budi pekerti yang berdampak pada perilaku sosial. Nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat menjadi dasarnya.
Karena Jabar Masagi sudah masuk ke dunia pendidikan, peserta didik diharapkan dapat menjadi manusia berbudaya. Manusia berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan (surti/rasa), belajar memahami (harti/karsa), belajar melakukan (bukti), belajar hidup bersama (bakti/dumadi nyata).
“12 bulan terakhir saya sudah lakukan upaya-upaya penguatan sumber daya manusia,” kata Emil.
Pada kesempatan yang sama, Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar saat ini menerapkan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis. Tujuannya untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.
Penerapan Birokrasi Dinamis, kata Emil, tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak.
Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemda Provinsi Jabar memanfaatkan lima sumber anggaran lain yang disebut dengan Delapan Pintu Anggaran.
Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Pemda Jawa Barat menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan.
