NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengingatkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk serius dalam mengerjakan setiap proyek dengan melihat kualitas dan kuantitas di lapangan yang dikerjakan oleh setiap kontraktor.
Sebab, Bupati kerap menemukan infrastruktur drainase maupun jalan yang dikerjakan pihak ketiga sudah hancur meski baru dibangun.
“Saya sempat memeriksa beberapa fasilitas yang ada di sekitar kantor. Ada yang menarik perhatian, yaitu drainase yang memanjang dari plaza ke sekitar Masjid Agung Ash Shidiq. Ketika bagian atasnya diinjak langsung hancur, kualitas pengerjaannya sangat buruk,” sesal Bupati, di Ngamprah Selasa (8/10).
Menurut Bupati, kontraktor yang mengerjakan proyek drainase ini tidak akan diberi pekerjaan lagi atau diblacklist di KBB. Begitu pun dengan dinas yang memiliki program kegiatan tersebut akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan.
Bupati menyebutkan, selain kualitasnya tidak seusai harapan, proyek tersebut juga berada di dalam lingkungan Pemkab Bandung Barat. “Saya yakin kualitas proyek ini tidak sesuai spek (spesifikasi). Kalau sesuai spek pasti kualitasnya baik. Yang membuat saya kecewa, proyek ini berada di dalam lingkungan pemerintah. Di depan mata saya. Bagaimana dengan proyek di luar, bisa saja ada yang kualitasnya lebih buruk dari ini,” tuturnya
Oleh karena itu, dia akan berkeliling memantau seluruh pekerjaan fisik. Langkah itu sebagai upaya untuk melihat kualitas pekerjaan hasil rekanan pemerintah. Bukan kali pertama Bupati naik pitam melihat pengerjaan infrastruktur yang buruk, beberapa waktu lalu Bupati yang melalui jalan selatan turun dari mobil dinas karena melihat peningkatan dan pelebaran jalan di selatan KBB tidak sesuai harapannya.
Jalan yang seharusnya diperlebar dari lima meter menjadi 10 meter setelah dikerjakan kontraktor kondisinya masih sempit. Karuan Bupati turun dan mengkonfrontir mandor lapangan bahkan melalui sambungan telepon menegur Kepala Dinas PUPR, Anugrah untuk turun langsung memantau pengerjaan proyek itu.
“Saya juga minta dinas untuk mengawasi setiap proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya ada proyek dengan nilai Rp 1 miliar, tapi ternyata setelah dinilai hasil pekerjaannya paling hanya menghabiskan anggaran Rp 500 juta. Bayar saja sesuai hasil pekerjaan,” pungkasnya. (drx)
