424

Konstitusi Indonesia Kembali Diuji

Setelah OSO Masuk DCT Pemilu 2019

KHANIF LUTFI/FIN
OSO KEMBALI NYALEG: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar sidang putusan sidang gugatan Oesman Sapta Odang atau OSO dengan terlapor KPU RI, Rabu (9/1). Hasilnya, Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar proses administrasi pencalonan Ketua Umum Partai Hanura dan memerintahkan KPU untuk memasukan kembali nama OSO dalam daftar calon tetap anggota DPD dalam Pemilu 2019.

JAKARTA – Secara sangat mengejutkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutus untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) perseorangan DPD untuk Pemilu 2019.

Bawaslu juga di dalam putusannya mengatakan, jika nanti yang bersangkutan terpilih, KPU wajib meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik, paling lambat 1 hari menjelang penetapan calon terpilih di dalam Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Bidang Hukum, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengaku kecewa dengan putusan Bawaslu tersebut. Sebab, lembaga yang memiliki jargon untuk menegakkan pemilu ini sangat lemah dalam bertindak dalam kasus OSO ini.

Lanjut, Fadli menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018 yang eksplisit menyebutkan sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak dibolehkan lagi menjadi calon anggota DPD diputarbalikkan oleh Bawaslu.

”Putusan ini jujur saja, meski sempat dikhawatirkan akan muncul, tetapi Kami sangat percaya Bawaslu akan jadi lembaga yang akan menjadi penegak keadilan pemilu, sesuai dengan jargon yang disuarakan selama ini. Namun ternyata semua itu runtuh, ketika Bawaslu yang untuk kasus mantan narapidana korupsi dilarang untuk menjadi calon anggota legislatif begitu konsisten merujuk konstitusi dan Putusan MK agar menjadi tertib hukum dalam pemilu, kali ini justru berbalik,” kata Fadli kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (10/1).

Dengan kebijakan tersebut, Menurutnya, Bawaslu justru memberi norma baru, bahwa boleh saja OSO yang notabene tidak mau mundur sebagai pengurus partai politik tetap menjadi calon anggota DPD, sepanjang nanti ketika terpilih mengundurkan diri menjadi anggota partai politik. Norma yang sama sekali tidak ada rujukan dan cantelan hukumnya dalam UU ataupun Putusan MK manapun.

Ini jelas sesuatu yang keliru. Putusan ini tidak ada alas hukumnya. Apalagi, pondasi Putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih. ”Pada titik pencalonanlah larangan terhadap pengurus partai politik itu untuk ikut serta sebagai kontestasi pemilu. Bukan setelah terpilih dan syarat ditetapkan sebagai calon terpilih,” tukasnya.

Bilamana pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang kerap kali keluar dari pakem hukum dan konstitusi seperti ini terus dibiarkan, Fadli memastikan bahwa integritas penyelenggaraan pemilu akan jadi taruhan. Hal ini dikarenakan publik akan dibuat bingung dan bisa tidak percaya terhadap proses penyelenggaraan pemilu jika penyelenggaranya sendiri tidak mematuhi sebuah constitutional statement untuk pelaksaaan pemilu.

Oleh sebab itu, peringatan untuk hati-hati atas kerja dan kinerja kelembagaan Bawaslu sebagai bagian dari penegak keadilan pemilu perlu diberikan, sembari berharap Pemiu 2019 tetap bisa terlaksana dengan baik dan demokratis. ”Jangan sampai konstitusionalitas pemilu Indonesia dipertanyakan karena menyertakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” tandasnya.

Hal lain disampaikan oleh Peneliti dari Formappi, Lucius Karus menilai keputusan Bawaslu seperti melakukan permainan administratif ketimbang membuat satu solusi baru atas masalah sesungguhnya terkait dengan pencoretan OSO dari DCT DPD 2019.

”Disebut permainan karena sesungguhnya inti keputusan Bawaslu sama dengan keinginan KPU yang bermaksud mengakomodasi OSO dalam DCT dengan syarat menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Parpol terlebih dahulu,” ujar Lucius.

Hal yang membedakan, Lanjut Lucius menjelaskan hanya soal waktu. Di mana pengunduran diri tersebut dalam kebijakan KPU merupakan syarat bagi pencantuman nama OSO dalam DCT, sedangkan Bawaslu menjadikannya sebagai syarat untuk penentuan calon terpilih DPD.

”Bagi saya pilihan waktu Bawaslu itu aneh dan patut dicurigai. Bagaimanapun bisa administrasi terkait pencalonan dalam DCT, persyaratannya baru dituntut setelah pemungutan suara atau hari H pemilu diadakan. Bagaimana bisa untuk memutuskan OSO masuk DPT, syaratnya justru baru dituntut setelah proses pencalonan sudah berlalu. Ibaratnya seorang pelajar baru diminta menyerahkan persyaratan pendaftaran setelah dirinya sudah mengetahui hasil ujian dan tinggal ditetapkan saja. Ini yang aneh dari putusan Bawaslu soal OSO ini lalu dibuat keputusan,” ketusnya.

Mestinya, menurut Lucius, Bawaslu tahu bahwa Sang Ketua Umum Hanura itu nampaknya tidak memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik. Jadi ukan soal kapan waktu mengajukan surat pengunduran diri dari tetapi bagaimana dia tetap bisa sekaligus merengkuh dua hal itu yakni sebagai DPD sekaligus pengurusan parpol.

Yang ditolak OSO nampaknya bukan soal waktu menyerahkan surat pengunduran diri yang diminta KPU sebelumnya ditetapkan dalam DCT tetapi bagaimana bisa menjadi calon dan anggota DPD sekaligus pengurus parpol. ”Jadi putusan Bawaslu ini nampak main-main atau bisa saja penuh permainan. Mereka ingin nampak seolah-olah taat terhadap administrasi pemilu tetapi sesungguhnya mereka justru ingin tunduk pada OSO,” paparnya.

Keputusan Bawaslu ini gagal menghadirkan kontestasi calon DPD yang adil. Banyak calon DPD yang merupakan pengurus Parpol telah mematuhi keputusan MK untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebelum ditetapkan sebagai DCT. Mereka-mereka itu bukan tak ingin merangkap sebagai pengurus parpol.

Hanya karena berusaha taat pada UU dan juga menyadari marwah DPD, mereka dengan beban masing-masing akhirnya memutuskan mundur dari kepengurusan Parpol. Dengan memberikan pengecualian khusus kepada OSO hanya karena kengototannya mencari celah hukum, dia menjadi satu-satunya caleg DPD yang tetap berbaju pengurusan parpol pada Pemilu 2019 mendatang.

Dirinya menambahkan keputusan Bawaslu terkait tentang Oso juga jelas-jelas mengabaikan substansi hukum. Hal ini dikarenakan sudah jelas bahwa keputusan MK setara dengan UU, maka seharusnya tidak ada tafsir berbeda apalagi menggunakan pendekatan administratif untuk menilai keputusan MK.

”Anehnya Bawaslu sepakat dengan persyaratan mengundurkan diri dari kepengurusan Parpol tetapi meniadakan syarat itu dalam proses penetapan DCT yang menjadi pokok gugatan yang sedang diujinya. Keanehan-Keanehan inilah yang mengindikasikan adanya permainan dalam keputusan Bawaslu tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu menilai KPU secara sah melanggar administrasi pemilu. Dalam sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Rabu (9/1). Sehingga secara langsung Majelis hakim meminta kepada KPU untuk memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD RI. (frs/zen/fin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.