NGAMPRAH– Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat respon dari ribuan buruh yang tergabung dalam tujuh serikat buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan. Raya Padalarang, Rabu (18/9). Selain kenaikkan BPJS Kesehatan, para buruh juga menolak adanya Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang dinilai akan merugikan kaum pekerja.
Perwakilan buruh yang berorasi di depan Gedung DPRD mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat menambah beban buruh. Terlebih, selama ini pelayanan BPJS Kesehatan dinilai masih buruk.
“Rencana kenaikan iuran BPJS menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kita ketahui bersama, pelayanan BPJS belum maksimal, tapi sudah harus dibebankan kepada masyarakat,” katanya di atas mobil komando.
Sementara itu, Pjs Ketua DPRD KBB, Bagja Setiawan merespon tuntutan para buruh tersebut. Dia langsung menemui para buruh dengan berorasi di atas mobil komando menggunakan pengeras suara.
“Kam berjanji akan menyampaikan protes para buruh di KBB kepada Pemerintah Pusat. Kami menghargai karena ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi. Menurut saya sangat rasional. Karena ini revisinya ada di tingkat pusat, Insya Allah kami akan rekomendasikan agar menjadi pertimbangan di pusat,” katanya.
Bagja juga menilai, RUU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan merugikan masyarakat khususnya kaum buruh. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah memberikan pernyataan sikap menolak kebijakan yang merugikan masyarakat.
“DPRD KBB akan istiqomah memperjuangkan teman-teman buruh di Bandung Barat. Mudah-mudahan hari ini (kemarin) ada solusi untuk kita semua,” katanya.
Sebelumnya Bagja pun menyoroti usulan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali liat. Rencana kenaikan iuran tersebut tinggal menunggu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres).
Menurutnya, usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangatlah merugikan rakyat. Apalagi, berdasarkan aspirasi di lapangan, mayoritas masyarakat di KBB keberatan dengan kenaikan tersebut.
“Kebanyakan dari mereka beralasan merasa terbebani dengan penghasilan yang minim, tapi harus dipotong gajinya lagi. Apalagi bagi kepala keluarga yang harus membayar 1 KK (kartu keluarga) sekaligus. Dan saya menilai keluh kesah mereka sangat wajar,” pungkasnya. (drx)
