SOREANG – Kasus stunting menjadi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Dari data yang ada, sekitar 37,2 persen atau sekitar delapan juta anak balita di Indonesia mengalami stunting, sementara 21 desa di Kabupaten Bandung mengalami kasus stunting.
Salah satu penyebab stunting adalah kekurangan gizi, sanitasi dan pola asuh yang tidak tepat. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tapi juga mengganggu kemampuan perkembangan otak anak.
Ketua TP.PKK Kabupaten Bandung, Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser memberikan pemaparan pencegahan Stunting.
Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bandung, terus berupaya menekan angka stunting salah satunya dengan mengoptimalkan hadirnya program Kampung Keluarga Berencana (KB).
Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang Naser mengatakan, kondisi gagal tumbuh pada anak, akan berdampak buruk untuk masa depannya. Menurut Kurnia, perlu penanganan serius secara khusus serta kerjasama semua pihak, mengingat anak merupakan aset masa depan bangsa.
”Kita upayakan cegah stunting di beberapa wilayah melalui Kampung KB dan pemberdayaan peran PKK di wilayah,” ujar Kurnia Agustina di Soreang, Selasa (3/12).
Dalam pengasuhan anak oleh orangtua, Kampung KB ini sudah mencangkup banyak hal. Kampung KB juga, lanjutnya, memprioritaskan ketahanan keluarga melalui delapan fungsi keluarga, seperti dari segi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, permukiman, pelestarian lingkungan hidup, kasih sayang dan reproduksi. Menurutnya ke delapan fungsi keluarga ini akan berindikasi terhadap peningkatan kualitas keluarga, termasuk soal stunting serta akan mempengaruhi perilaku masyarakat.
”Kampung KB ini harus memiliki prioritas ketahanan keluarga melalui delapan fungsi keluarga, sebagai pedoman membangun keluarga berkualitas. Ke depannya tentu saja akan mempengaruhi kualitas SDM, pola pikir, kebiasaan dan perilaku masyarakat itu sendiri, menjadi lebih baik,” kata Teh Nia sapaan akrab istri Bupati Bandung Dadang M.Naser ini.
Dirinya mengajak semua pihak untuk bisa mendukung program kampung KB di Kabupaten Bandung.
”Ayo semuanya dukung program ini. Dengan demikian, melalui Kampung KB setiap pemangku kepentingan diharapkan memberikan kontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Bandung,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung H. Muhamad Hairun, S.H.,M.H mengatakan, dalam mengatasi stunting, pemerintah memiliki konsep, mulai dari pencegahan dan penanganan, yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes).
Diantaranya, kata Hairun, program 1.000 hari pertama kelahiran dengan intervensi spesifik yaitu suplementasi tamblet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil, nifas dan rematri, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil (bumil), promosi dan konseling ASI Eksklusif, Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yang direkomendasikan, pemberian imunisasi. Kemudian, tambah Hairun dilakukan juga pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan sangat kurus, pemberian vitamin A serta pemberian obat cacing pada bumil.
Sedangkan untuk Intervensi Sensitif, bersama perangkat daerah lain, sudah berupaya melakukan penyediaan jamban sehat, pelaksanaan fortifikasi bahan makanan, pemberian pendidikan PAUD dan parenting juga Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) gizi masyarakat, pemanfaatan akses dan layanan KB serta pemberian edukasi kesehatan reproduksi.
”Nah, salah satu program pemerintah dalam pengasuhan orang tua adalah Kampung KB. Kampung KB memiliki layanan teknis mulai dari posyandu, konseling pranikah hingga pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengasuhan orang tua,” ungkap Hairun, saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia menambahkan pihaknya bekerjasama dengan PKK dan stakeholder terkait, akan terus mendorong supaya orang tua dan remaja memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah stunting.
Pada kesempatan sama, dia menjelaskan, tercatat 98 Kampung KB sudah terbentuk di 31 kecamatan, dengan rincian kategori 35 desa memiliki kampung KB maju, delapan desa terdapat kampung mandiri dan 55 desa masuk kategori berkembang.
Ada lima faktor keberhasilan Kampung KB antara lain komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkat, meningkatkan jumlah program lintas sektor di kampung KB.
”Selain itu juga meningkatkan capaian program KKBPK (Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Semangat dan dedikasi para pengelola program KKBPK di lini lapangan serta partisipasi aktif masyarakat,” terangnya.
Dengan demikian, melalui Kampung KB setiap pemangku kepentingan akan memberikan kontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Bandung dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Sementara, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Bandung dr. Rikmasari menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tengah melakukan upaya percepatan penurunan stunting secara masiv. Sampai dengan 2018, ada 10 desa yang menjadi prioritas, yakni Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Desa Dampit, Narawita, Tanjungwangi di Kecamatan Cicalengka, Desa Mekarlaksanan di Cikancung, Desa Babakan Kecamatan Ciparay, Desa Girimulya Pacet, Cihawuk Kertasari, Karangtunggal Paseh dan Desa Cibodas di Kecamatan Pasirjambu.
Selain 10 desa prioritas tadi kata Rikma, ada lagi upaya lain yakni perluasan 50 desa prioritas intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung.
”Prevalensi rata-rata, kasus stunting di 50 desa ini berada di atas 15 persen jumlah balita. Dan untuk hal itu, Pemkab Bandung akan terus berupaya menekan dan mencegah stunting di Kabupaten Bandung,” tutup dr. Rikmasari. (adv/yul)
