JAKARTA Hadirnya calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (17/3) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menurunkan standar pengamanan dalam kegiatan tersebut. Hal itu dipastikan oleh Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/3).
Terkait dengan personil yang dikerahkan, Wahyu biasa komisioner ini disapa menjelaskan pihak pengamanan yakni TNI, Polri dan Paspampres telah menyusun dan memiliki standar sistem keamanan sendiri. Sehingga dalam debat ke-3 berdasarkan hasil evaluasi atas debat kedua, KPU membuat tim yang dinamai Komite Damai.
Itu beranggotakan perwakilan dari KPU, Bawaslu, TKN 01 dan BPN 02. Komite damai ini bersifat antisipatif untuk mengatasi jika ada permasalahan dalam arena debat. Tentu saja kita tidak mengharapkan ada permasalahan tetapi sebagai bentuk antisipasi kita membuat komite dama terang Wahyu.
Ia melanjutkan, komite damai tersebut nantinya memastikan bahwa peraturan-peraturan yang mengikat pengunjung atau penonton debat di arena itu itu harus tertib. Sehingga jika ada ketidaktertiban komite inilah yang salah satunya yang melakukan penyelesaian. Salah satu bentuk penyelesaian final terakhir adalah jika ada udangan yang membuat gaduh, maka komite damai itu berwenang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari arena debat.
Debat ini bukan hanya kepentingan 500 orang yang ada di arena debat . Tetapi debat ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam kepentingan pemilih. Pemilih dan warganet yang menonton tidak di arena itu kan juga berhak untuk mendapatkan tayangan yang nyaman untuk ditonton, jelasnya kepada awak media.
Sudah disepakati bersama, diakui Wahyu untuk meningkatkan pelayanan KPU kepada seluruh rakyat Indonesia, maka KPU membentuk Komite Damai untuk memastikan debat berlangsung dengan lancar dan damai.
Jumlah komiter damai nantinya berjumlah enam orang, masing-masing dua orang perwakilan TKN dan BPN dan masing-masing satu orang perwakilan dari KPU dan Bawaslu. KPU uga akan mengundang tokoh bangsa, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda dan semua pihak yang relevan dengan tema debat, paparnya.
Di Tanya terkait undangan beberapa menteri, Wahyu menerangkan, ada masukan dari BPN agar para menteri kabinet sebagai pembantu presiden tidak diundang dalam debat. Tentu saja masukan tersebut akan kita pertimbangkan, akan kita putuskan dalam rapat berikut, tegasnya.
