Jelang Pemilu, Berita Palsu Meningkat Tajam

JAKARTA – Penyebaran be­rita palsu dan disinformasi telah melonjak di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, sebelum jutaan masyarakat dijadwalkan untuk memilih dalam pemilihan Presiden 2019.

Data yang dirilis dalam la­poran baru dari Mafindo, sebuah organisasi yang fokus memerangi berita palsu dan meningkatkan literasi digital, menunjukkan bahwa berita dan disinformasi politik pal­su melonjak sebesar 61% an­tara Desember 2018 dan Ja­nuari tahun ini.

Dari 109 item bermasalah yang diidentifikasi Januari ini, 58 bersifat politis, dengan data Mafindo terbaru dari Februari lebih lanjut meng­indikasikan peningkatan es­kalasi. Pada bulan Desember ada 88 item berita palsu, 36 di antaranya bersifat politis.

Peneliti Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan, bahwa di antara tanda-tanda yang paling mengganggu ada­lah, pemberitaan palsu ter­sebut menargetkan tidak hanya kandidat politik tetapi juga lembaga pemilihan.

“Beberapa informasi yang salah dan disinformasi sebe­narnya menargetkan proses pemilihan, mencoba untuk mendelegitimasi itu, yang bisa sangat berbahaya,” kata Nugroho kepada Guardian.

“Jika proses pemilihan di­sengketakan maka siapa pun yang menjadi pemenang, orang mungkin cenderung tidak mempercayai hasilnya dan itu bisa menjadi kekacauan,” sambungnya

Menjelang pemilihan pre­siden dan legislatif serentak yang dijadwalkan 17 April, desas-desus bahwa jutaan surat suara yang ditandai di­simpan di pelabuhan Jakarta menjadi viral.

Di negara demokrasi terbe­sar ketiga di dunia dan ne­gara yang berada di antara lima pengguna teratas Face­book dan Twitter, berita palsu telah digunakan untuk memperdalam perpecahan sosial, etnis dan agama yang ada polarisasi politik identitas untuk keuntungan politik.

Selama pemilihan presiden terakhir, pada 2014, keterpilihan Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden sangat dip­engaruhi oleh kampanye kotor yang menuduhnya sebagai komunis dan Cina.

Dalam beberapa bulan ter­akhir, pemerintah Indonesia telah memulai kampanye untuk memerangi berita bo­hong dan palsu, beberapa di antaranya dikatakan menar­getkan presiden.

Namun data Mafindo menunjukkan, fenomena berita palsu telah mempengaruhi kedua ujung spektrum politik. (der/fin)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan