Jelang Munas, Suara DPD II Jadi Penentu

Dia juga menyinggung posisi Adies Kadir sebagai Wakil Ketua Komisi III, sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar DPR. Mahadi menyebut kondisi ini pernah terjadi pada Fraksi Golkar DPR periode sebelumnya. “Termasuk Muhidin Said yang merangkap Bendahara Fraksi Golkar DPR dan Wakil Ketua Banggar DPR. Ini hanya terjadi di era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Dimana diperbolehkan rangkap jabatan. Pernah terjadi juga pada saat Ketua Fraksi Golkar DPR dipegang Melchias Mekeng yang merangkap Ketua Komisi XI DPR,” tukasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Viktus Murin juga menyoroti kesepakatan antara Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam menghadapi Munas. Menurut Viktus, sebelumnya memang ada kesepakatan itu. Intinya tidak ada kader yang diberhentikan menjelang Munas.

“Kenyataannya yang melanggar kesepakatan adalah kubu Airlangga. Dimana telah memberhentikan kader partai di posisi AKD (alat kelengkapan dewan) di DPR RI. Padahal kan sudah ada kesepakatan sebelumnya,” ujar Viktus. Dikatakan, sudah banyak kader yang diberhentikan dari jabatannya secara sepihak.

Beberapa nama anggota Dewan, yang diberhentikan dari posisi AKD antara lain, Nusron Wahid dan Robert Kardinal. Kader partai yang menjadi pimpinan DPD I dan DPD II juga cukup banyak yang diganti dengan pimpinan Plt (pelaksana tugas).

Viktus mengingatkan pendukung Airlangga Hartarto melakukan koreksi diri. Sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran kesepakatan. Dia mengimbau, dua kader Partai Golkar yakni Agus Gumiwang Kartasasmita dan Adies Kadir, yang pernyataannya dinilai bertendensi menyudutkan Bamsoet. “Sebaiknya tidak usah bicara kesepakatan, jika kesepakatannya dilanggar,” jelasnya.

Dia menyebut Agus Gumiwang sebagai Menteri Kabinet, sebaiknya fokus pada tugasnya. Sehingga target kinerjanya sebagai menteri dapat tercapai. Begitu juga dengan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Adies Kadir. Dia diminta lebih fokus pada tugas-tugasnya dan menyelesaikan masalah-masalah internal fraksi. Seperti memulihkan status tenaga ahli fraksi usai mengalami pemberhentian.

Terkait susunan pengurus tersebut, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan susunan Fraksi Golkar DPR saat ini justru menorehkan sejumlah prestasi. “Kalau bicara yang pertama-tama, tentu banyak sekali sejarah yang dilakukan di era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Terutama dalam konteks kelembagaan DPR/MPR. Salah satunya baru pertama sekarang Golkar jadi Ketua MPR. Nah, itu sejarahnya Airlangga Hartarto,” ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan