Jangan Ada Duplikasi Anggaran

BANDUNG– Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Da­nial mengingatkan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pem­berdayaan Kewilayahan (PIPPK) tidak tumpang tindih dengan dana Bantuan Kelurahan. Hal itu agar pemanfaatan dua dana tersebut tidak berujung ke jalur hukum.

Ia meminta agar pemanfaatan dana PIPPK dan Bantuan Kelura­han harus merata dan optimal sehingga bisa semakin menyejah­terakan warga.

Oded mengungkapkan hal tersebut saat membuka Ra­pat Koordinasi Kewilayahan di Hotel el Royale, Jalan Mer­deka, Bandung, Senin (25/2).

“Untuk kali ini rapat koor­dinasi ke wilayahan lebih istimewa. Karena di 2019 ini, kita mendapatkan kucuran dana bantuan dari pusat. Oleh karena itu harus dip­astikan tidak boleh ada tum­pang tindih, jangan sampai ada duplikasi,” ucap Oded.

Oded meminta, aparatur ke wilayahan dan Organi­sasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tim pendamping ini agar memanfaatkan rapat secara maksimal. Sebab, mereka akan mengelola dana yang semakin besar yaitu dana PIPPK ditambah Bantuan Kelurahan.

Praktis, sambung Oded, perlu pemahaman lebih mendalam khususnya yang berkenaan dengan regulasi. Sehingga dalam rapat ini menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi pe­rihal teknis pelaksanaan agar sesuai dengan aturan.

“Insya Allah rapat bisa menghasilkan rumusan le­bih baik dan komprehensif. Kita harus hati-hati teru­tama dari administrasi jangan sampai overlap,” jelasnya.

Lebih lanjut Oded juga meminta koordinasi antara aparatur ke wilayahan dengan tm pendamping terjalin dengan baik. Ia tak ingin pelayanan terhambat hanya karena koordinasi yang tersendat.

Sementara itu, Kepala Ba­gian Pemerintahan Setda Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyatakan, rapat koordinasi ini untuk me­nyamakan persepsi bahwa Bantuan Kelurahan yang baru hadir di 2019 ini ber­beda dengan PIPPK. Se­hingga, pelaksanaannya di lapangan tidak tercampur satu sama lain pada proyek atau kegiatan yang sama.

“Musyawarah sudah dila­kukan, skala prioritas juga sudah ada,ini lebih ke peha­manan regulasi untuk meny­amakan regulasi yang kita kawal. Kita samakan persep­si juga biar tidak ada dupli­kasi,” ujar Asep. (mg1/drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan