Jalur KA Bandung- Ciwidey 2021 Diaktifkan

BANDUNG – PT KAI berencana akan mengaktifkan kembali jalur Kereta Api Bandung – Ciwidey pada 2021. Hal tersebut di katakan Kepala Daop II Bandung Saridal saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Saridal mengaku, saat ini pihaknya telah melaksanakan pembangunan jalur Kereta Api tahap satu, yakni Cibatu – Garut, dan tahap keduanya ini yang akan dilaksanakan apakah Banjar – Pangandaran atau Rancaekek – Tanjung Sari. Setelah itu, baru tahap ketiganya direncanakan membuat jalur kereta api Bandung – Ciwidey pada tahun 2021.

“Kami telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana aktifasi Jalur Kereta Api Bandung – Ciwidey, setelah di jumpai masyarakat, mereka ada yang siap dan ada juga yang belum siap. Namun sejauh ini kami ada 50 persen Maping menyampaikan kepada masyarakat apabila suatu saat akan di gunakan, maka masyarakat harus siap-siap meninggalkan lahan milik PT. KAI,” jelasnya.

Saat ditanyakan kebijaksanaan kepada warga yang menempati lahan milik PT. KAI selama puluhan tahun, Dia juga mengaku, sesuai aturan bahwa yang akan di tertibkan akan diberikan biaya bongkar sebanyak Rp 250 ribu per meter bangunan permanen dan Rp 200 ribu bangunan semi permanen. “Ini hanya kebijaksanaan dari kami, seharusnya mereka tidak punya hak apa-apa, namun kami ingin memanusiakan (menghargai) mereka,” terangnya.

Dia juga mengaku telah datang langsung ke warga yang menempati lahan milik PT KAI, untuk memberikan himbauan, agar masyarakat mengerti kondisi saat ini bahwa lahan akan segera digunakan.

“Mereka pada waktu akan memakai tanah kereta api tidak ada pemberitahuan. Saat ini kami masih bijaksana akan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat yang tinggal di lahan kereta api, karena mereka tau-tau membangun rumah di lahan tersebut, seharusnya mereka sadar bahwa yang di gunakan milik PT KAI, sekarang di balikan, kami akan membangun di lahan milik masyarakat, apakah boleh atau tidak, apalagi puluhan tahun, kan ga ada yang ngasih dengan suka rela,” imbuhnya.

“Saat ini sosialisasi baru 50 persen, dan tahun 2019 akan di tertibkan, sehingga rencana pembangunan bisa di laksanakan tahun 2021,” tandasnya. (yul/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan