CIMAHI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendominasi perolehan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terbanyak. Tercatat ada tiga AKD yang dipimpin politisi PKS.
Ketiganya adalah Achmad Zulkarnain yan menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar). Dia merangkap jabatan menjadi Ketua Badan Musyawarah (Banmus). Selain itu, Azul, sapaannya juga menjadi Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024.
Sementara satu jatah PKS adalah posisi Ketua Komisi IV yang dimandatkan kepada Ayis Lavilianto. Sisa pimpinan AKD dibagi rata. Seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dipimpin Enang Sahri dari Partai Nasdem.
Badan Kehormatan (BK) akan diketuai mantan Wakil Wali Kota yakni Sudiarto dari Partai Golkar. Komisi I diketuai Hendra Saputra dari Partai Gerindra, Komisi II dipimpin Edi Kanedi dari Partai Demokrat serta Komisi III yang dipimpin Yus Rusnaya dari PDIP.
Jajaran AKD wakil rakyat Kota Cimahi sudah disahkan melalui keputusan rapat paripurna interen pada Rabu (25/9) di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita.
Pembentukan AKD itu tertuang dalam Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
”Alhamdulillah hari ini kita sudah paripurna internal DPRD Kota Cimahi menetapkan alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain saat ditemui, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Rabu (25/9).
Azul mengklaim, pembahasan hingga penetapan AKD berjalan lancar tanpa adanya intrik-intrik keberatan dari para Anggota DPRD Kota Cimahi yang berjumlah 45 orang. Bahkan, kata Achmad, muncul semangat baru dari para wakil rakyat baru ini.
”Alhamdulillah paripurna ini muncul semangat kebersamaan yang luar biasa dari temen-temen DPRD Kota Cimahi dan diputuskan susunan penetapan alat kelengkapan itu secara musyawarah muafakat,” ujarnya.
Sebab AKD sudah terbentuk, lanjut dia, maka para wakil rakyat ini akan langsung bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang sudah diamanatkan.
Seperti Banggar yang akan langsung membahas hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan 2019 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi.
