BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil) meminta masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas jelang pengumuman sengketa hasil Pemilu 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
’’Masyarakat tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar aturan terkait. Lebih baik kita tunggu di rumah dan lihat bagimana hasilnya,’’ kata Emil kepada wartawan ketika ditemui di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (13/06).
Emil berpandangan, MK pasti akan melaksanakan sesuai aturan atau undang-undang berlaku. Sebab, ada keramaian atau tidak keramaian. MK akan tetap melaksana tugasnya dengan baik.
Dia menuturkan, menjaga kondusiftas negara sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat.
dan bagi warga Jawa Barat lebih baiknya jangan terlalu jauh, serahkan ke MK.
Ditempat sama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi mengimbau, agar masyarakat tidak berangkat ke Jakarta. Dia meminta masyarakat menunggu keputusan MK terkait sengketa tersebut.
“Kita sudah mengimbau seperti yang pak gubernur sampaikan. Kalau sudah diimbau lebih bagus masyarakat menunggu penjelasan dari MK,” ujarnya.
Imbauan tersebut, dilakukan agar masyarakat bisa menunggu kepastian hukum dari MK dan tidak perlu ikut mengawal proses persidangan. Sebab, MK akan bersikap netral dan berproses sesuai hukum yang berlaku. Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan mengenai adanya masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke Jakarta.
“MK akan memproses sesuai aturan, hukum yang berlaku dan bersifat netral,’’ tambahnya.
Sementara itu sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Saputra mengatakan jumlah personel pengamanan yang dikerahkan sama dengan jumlah personel yang diterjunkan saat penetapan hasil Pemilu di KPU lalu.
“Ya jumlahnya masih sama, 32 ribu personel gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu. Dan pengamanan ini dilakukan sampai sidang berakhir,” kata Asep di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/6).
Terkait soal rencana pengamanannya sendiri, Asep mengakui, tidak akan menggunakan pola yang sama saat pengamanan penetapan hasil Pemilu di KPU, dengan banyaknya penutupan jalan. Untuk itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir untuk tetap beraktivitas seperti biasa.
“Iya, kami harap masyarakat dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di ibu kota, dan rencana awal pengamanan tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu,” ungkap Asep.
Namun demikian, lanjut Asep, rencana awal itu bisa berubah juga dengan melihat situasi yang berkembang nanti. Tapi pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebab jalan-jalan protokol tidak akan terganggu.
Adapun saat ini, kata Asep, Polri sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk memastikan sidang berjalan aman. Termasuk mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK.
“Iya, salah satu upaya itu polri telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK saat sidang digelar,” ucap mantan Kapolres Metro Bekasi tersebut.
“Selain itu, Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta,” pungkasnya.
Terpisah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pengamanan sidang gugatan PHPU di MK dilakukan secara profesional. Karenanya jika terjadi pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.
“Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah,” ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).
Ryamizard mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21-22 Mei. Namun memang ada ketakutanakan terjadinya kerusuhan kembali.
“Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada,” ucap Ryamizard. (mg4/fin/yan)
