CIMAHI – Sejumlah pimpinan pondok pesantren, perwakilan ormas Islam, cendekiawan Islam dan Habaib mendeklarasikan pesan perdamaian dalam menyambut hasil Pemilu 2019 pada Multaqo yang digelar di Pandiga, Kota Cimahi pad Kamis (16/5/2019).
Mereka membacakan sembilan poin deklarasi yang intinya agar tidak terprovokasi di bulan Ramadhan ini, sekaligus menolak terlibat dalam gerakan inkonstitusional yang memecah belah umat.
“Dalam hal ini ada indikasi perpecahan sesama kita, dampak dari Pilpres dan Pileg, dimana kami khawatir akan terjadi hal yang tidak kami duga, dengan ajakan People Power,” kata Ketua MUI Cimahi, KH Alan Nur Ridwan di sela acara deklarasi.
Oleh karena itu pihaknya bergerak mengumpulkan para ulama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ia pun mengimbau agar masyarakat menyerahkan hasil Pemilu kepada ahlinya.
“Harapan kami kepada semua muslim, menyerahkan keamanan kepada pihak keamanan, soal administrasinkepada KPU dan Bawaslu jadi negara kita sudah jadi, sudah ada TNI, Polri dan KPU serta Bawaslu yang diangkat sesuai dengan undang-undang, tidak asal dibentuk,” katanya.
Ia tak memungkiri terjadi pergolakan yang cukup masif, terutama di media sosial. “Yang menjadi korban bangsa Indonesia semua, bukam satu golongan, masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,” katanya.
Pihaknya pun berupaya untuk menularkan pesan damai pascapemilu melalui berbagai forum. “Ya sesuai dengan kemampuan kami, asal jangan mengarah kepada salah satu pihak (calon presiden), normatif saja,” katanya.
Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, KH Muhammas Ridwan, berupaya mendorong masyarakat untuk legowo menerima hasil pemilu. “Berzikirlah, berdoalah dan meminta hasil yang terbaik kepada Allah,” katanya.
Menurutnya taat kepada negara, juga diajarkan dalam agama. “Perbedaan boleh yang tidak boleh itu, adanya pertentangan,” katanya.(ziz)
