JAKARTA – Jakarta tidak akan menjadi ibu kota Indonesia lagi pada 2024. Jika skenario pemerintah lancar, ibu kota bakal pindah ke luar Pulau Jawa. Tepatnya ke Pulau Kalimantan. Rencananya, penganggaran dan pembangunan dilakukan mulai 2021.
Pemerintah makin serius mengkaji dampak pemindahan ibu kota. Terutama kajian ekonomi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemindahan ibu kota akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB).
Kira-kira PDB bertambah 0,1 persen dari sekitar Rp 15.000 triliun saat ini. Yakni, berkisar Rp 15 triliun. “Jadi, pertumbuhan ekonomi yang baseline-nya 5 persen bakal menjadi 5,1 persen,” ujar Bambang dalam diskusi di Jakarta, kemarin (26/6).
Manfaat lain dari pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi. Saat ini sekitar 80 persen penyumbang PDB Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Pada 2045, pemerintah menargetkan kontribusi dua pulau tersebut terhadap PDB turun ke angka 75 persen. Sebab, ibu kota baru akan meningkatkan kontribusi ekonomi wilayah-wilayah lain di luar Jawa dan Sumatera terhadap PDB.
Namun, menurut Bambang, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di Jakarta bakal kuat meski tidak lagi berstatus ibu kota. Dalam kesempatan itu, Bambang juga optimistis kesenjangan ekonomi akan berkurang jika ibu kota pindah. Tingkat pendapatan tenaga kerja di luar Jawa dan Sumatera bakal naik.
Akses teknologi dan infrastruktur akan merata. Akibatnya, ada lebih banyak wilayah yang berubah status menjadi kota. Pada akhirnya, persebaran SDM berkualitas bakal meluas sehingga mendatangkan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan sosial di sekitar ibu kota yang baru.
Di sisi lain, pemindahan ibu kota juga akan membuat inflasi meningkat. Diprediksi, kenaikannya mencapai 0,2 persen. “Namun, kenaikan inflasi tidak bakal jauh dari perkiraan. Yakni, sekitar 34 persen,” terang Bambang. Sebenarnya inflasi 34 persen itu terbilang rendah. Dia berharap nanti kenaikan inflasi tidak sampai angka tersebut. Apalagi, belakangan pemerintah sukses mengendalikan laju inflasi.
Di tempat terpisah, Kepala Staf Presiden Jenderal (pur) Moeldoko mengapresiasi rencana pemindahan ibu kota. “TNI pasti mendukung rencana tersebut,” katanya. Namun, dia berharap lokasi pangkalan angkatan udara (AU), angkatan laut (AL), dan angkatan darat (AD) menjadi satu. Dengan begitu, setiap kesatuan tetap mudah berkoordinasi.
