JAKARTA – Bakal calon ketua umum Golkar wajib mengantongi dukungan 30 persen pemilik hak suara. Ini sebagai sebuah persyaratan untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum. Dukungan tersebut juga harus disampaikan secara langsung.
“Dukungan 30 persen itu harus. Ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Munas Golkar, Melchias Markus Mekeng di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/11).
Menurutnya, dalam pasal 50 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar juga disebutkan dukungan 30 persen tersebut harus disampaikan secara langsung. Kata langsung itu bisa dimaknai dengan surat atau melalui voting di bilik suara. Panitia munas, lanjutnya, menyerahkan keputusan pembuktian dukungan 30 persen suara itu kepada pemegang hak suara. Apakah akan dibuktikan dengan surat atau voting.
“Nanti terserah peserta memutuskan soal lolos 30 persen. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Tetapi kita mau semua dapat menerima bahwa ini pertandingan fair. Saya tidak mau yang menang senang, yang kalah marah-marah. Kalau begitu buat apa munas,” imbuhnya. Sejak pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar dibuka Kamis (28/11), sudah ada dua orang yang mendaftar. Yakni Indra Bambang Utoyo dan salah seorang kader muda Golkar.
Mekeng menyebut pembukaan Munas pada 3 Desember 2019, akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Selain presiden, semua ketua umum parpol juga diundang. Termasuk para menteri kabinet dan duta besar negara sahabat. Munas akan dihadiri kurang lebih 2.000 orang. Terdiri terdiri dari DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, serta organisasi sayap pendiri maupun yang didirikan Golkar.
Sampai saat ini persiapan yang dilakukan untuk penyelenggaraan Munas sudah 95 persen. Panitia, kata Mekeng, telah menyiapkan bahan rapat, jadwal acara, tata tertib Munas, laporan pertanggungjawaban DPP, serta pernyataan politik. “Harapannya Munas Golkar 2019 yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember 2019, dapat menjadi momentum bagi partai untuk mempersiapkan diri menyongsong Pilkada 2020 serta Pemilu dan Pilpres 2024,” pungkasnya.
Terpisah, Mensesneg Pratikno membantah isu dirinya menekan sejumlah DPD Golkar untuk kembali memilih Airlangga Hartarto. Menurut Pratikno, dirinya tidak ada urusan dengan Golkar. Dia mengaku tidak mengenal para ketua di DPD Golkar. Selain itu, dia juga tidak memahami mekanisme pemilihan Ketua Umum. “Nggak benar itu. Tidak ada saya menekan DPD. Kenal aja nggak sama DPD-nya,” jelas Pratikno. (rh/fin)
