BANDUNG – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Pasundan Bergerak mengaskan menolak People Power yang disebutkan oleh sejumlah elit politik. Penolakan dilakukan dengan cara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Jabar pada Selasa lalu.
Koorlap Aksi Ades Karyadi mengatakan, people power merupakan reaksi yang muncul akibat kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 menganggap pemilu 2019 banyak kecurangan.
’’Tidak terima Pilpres dimenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kubu 02 tidak percaya pada hasil quick count. Pasangan Prabowo-Sandiaga mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan rekapitulasi suar,’’kata dia.
Selain itu, sejumlah pernyataan kubu 02 menginginkan mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf, dengan ancaman akan melaksanakan aksi people power. Padahal cara ini bertentangan dengan sistem perundangan yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran pemilu.
Istilah people power dan kedaulatan rakyat yang dilontarkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai jargon politik. Istilah itu bentuk kegenitan politik elite yang dimaknai berlebihan.
’’Aksi people power tak merepresentasikan penolakan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, narasi itu menjadi kontraproduktif, karena yang menolak people power juga adalah masyarakat,’’ kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui bahwa revolusi hanya diarahkan kepada dua hal. Pertama, kepada kaum penjajah untuk merebut kemerdekaan. Dan kedua, pernyataan tersebut diungkapkan kepada rezim yang otoriter dan diktator, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sangat tidak menyukai pemerintahan tersebut.
Namun sebaliknya, gauangan people power kubu 02 syarat akan kepentingan-kepentingan politik semata, bukan berdasarkan kehendak rakyat dan untuk rakyat. Gerakan people power bisa dilakukan jika memenuhi unsur-unsur seperti krisis ekonomi dan pemerintahan berjalan otoriter.
’’Kalo membandingkan seruan revolusi pada 1998. Hari ini, kita patut berbangga karena keberhasilan Indonesia yang mampu mengambil alih kekayaan alam untuk di kelola secara mandiri, itu bukti nyata kinerja pemerintah,’’ pungkas dia. (yan)