DPRD Soroti Sejumlah Persoalan Kota

BANDUNG– DPRD Kota Bandung menyoroti sejumlah persoalan seperti kemacetan, birokrasi dan kemiskinan yang menjadi catatan buruk selama setahun kepemimpinan Oded M. Danial dan Yana Mulyana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Oded M Danial dan Yana Mulyana resmi dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, September 2018 di gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Ade Supriadi menilai, selama setahun kepemimpinan Oded dan Yana, terbilang gagal mengurai kemacetan di Kota Bandung.

Ade mengatakan, seharusnya Pemkot Bandung mampu mengurai kemacetan itu dengan baik dan tepat sasaran. Sebab kata Ade, program mengatasi kemacetan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

“Penataan transportasi dan angkutan umum tidak maksimal sehingga kemacetan belum bisa teratasi,” ujar Ade, di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Suka Bumi, Senin (23/9).

Politikus Gerindra ini mengakui, beberapa infrastruktur berhasil dibangun tetapi soal kemacetan, Pemkot Bandung gagal mengatasinya.

“Seperti pembangunan RSKIA Kota Bandung, Co-Working Space, dan Youth Space serta pembangunan taman kota sudah dan sedang dibangun. Tapi kemacetan belum bisa diatasi,” ucap Ade.

Meski begitu, Ade tetap mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kota Bandung atas upaya yang sudah dilakukan, termasuk pada tata kelola transportasi dalam mengurangi beban kapasitas jalan serta kemacetan.

Namun, Ade menilai, untuk program-program yang dijalankan itu masih ada yang belum matang dan terkesan belum memiliki visi dan misi yang jelas.

Dia mencontohkan, penerapan uji coba rekayasa lalu lintas Jalan Sukajadi, Jalan Cipaganti dan jalan lainnya. Tujuannya untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut, justru akhirnya belum bisa menjawab persoalan yang ada.

Berkaca dari fakta itu, Ade berharap, Oded dapat menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjawab permasalahan dilapangan. “Saya rasa, tidak semua program bisa terselesaikan sesuai dengan RPJMD dan janji politiknya,” katanya.

Tak hanya itu, Ade juga menyinggung soal reformasi birokrasi. Menurut Ade, reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung belum terealisasi dengan baik selama setahun terakhir ini. “Penataan birokrasi masih belum maksimal,” tandas Ade.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan