DPRD Sesalkan Soal Intimidasi Terhadap Kades

NGAMPRAH– Kasus intimidasi dari pihak yang mengaku tim sukses (Timses) Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada sejumlah kepala desa di Bandung Barat disesalkan Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Piter Tjuandys.

Dia mengatakan, insiden tersebut sangat memalukan apalagi berani mencatut nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terhadap kepala desa jelang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Piter memastikan, akan segera menyelidiki masalah tersebut, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah hukum yang bisa menjerat para kepala desa. “Kami akan membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran itu. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan menjadi trauma bagi kepala desa,” tegasnya kemarin.

Politisi Demokrat ini meminta kepada para kepala desa jangan takut dengan intimidasi sejumlah oknum timses. Sebab, lanjut Piter, dalam proses pembangunan desa yang didanai oleh pusat tersebut lebih diutamakan dikerjakan oleh swakelola masyarakat.

Piter juga meminta agar para kepala desa tak sungkan untuk menyebut nama oknum timses kepada dewan yang telah melakukan intimidasi. “Sampaikan saja ke dewan sehingga kami bisa tindaklanjuti dan kepala desa pun bisa mengerjakan segala program dengan tenang dan aman tanpa ada tekanan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana membenarkan, jika pihaknya menerima laporan dari para kepala desa soal ancaman yang mengaku dari Timses Bupati Bandung Barat tersebut. “Ya betul, ada beberapa desa yang sudah lapor (soal ancaman). Dari DPMD sudah ada pengarahan dan surat edaran kaitan dengan bantuan keuangan. Intinya harus sesuai Perbub tentang bantuan keuangan dan aturan pelaksanaan program,” kata Wandiana.

Wandiana menyebutkan, setiap pengerjaan proyek pembangunan di desa, diprioritaskan melalui swakelola oleh masyarakat dan bukan dikerjakan oleh pihak ketiga. “Kami juga sudah menyampaikan ke tingkat kecamatan dan desa bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa ini harus ada pendampingan serta arahan dari pihak Kejaksaan. Supaya kepala desa tenang dan aman dalam menggunakan Dana Desa,” katanya seraya menyebutkan DPMD pernah mengundang para kepala desa hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan