DPRD Dinilai Minim Pengawasan

BANDUNG– Sejumlah massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bandung menggeruduk Kantor DPRD Kota Bandung, pada Senin (11/11). Mereka menuntut lembaga legislatif itu turun tangan dan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, yang dinilai minim memberikan dampak kepada masyarakat.

“Penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik mulai dari tingkat bawah hingga atas, tentunya harus ada pengawasan dari DPRD guna untuk menyelaraskan visi misi kepala daerah agar setiap pembangunan dan program kegiatan yang terselenggara tidak mendapatkan ganjalan dan halangan,” kata Ketua Distrik GMBI Kota Bandung, Moch Mashur, di Kantor DPRD Kota Bandung, kemarin (11/11).

Moch Mashur yang akrab dipanggil Abah itu menekankan, DPRD sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, harus melakukan pengawasan secara maksimal atas kebijakan Pemkot Bandung. Program pemkot selama ini dipandang masih belum terealisasi dengan optimal serta belum mampu menyelesaikan persoalan.

“Pengawasan DPRD jangan hanya ingin mendapatkan suara saja, tetapi harus bisa dijadikan sandaran oleh masyarakat. Karena selama ini dewan dalam melakukan pengawasan masih belum kelihatan hasilnya, sehingga DPRD Kota Bandung dibuat terlena dan dibuat bisu oleh Pemerintah Kota Bandung,” ucapnya.

Akibat minimnya pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Bandung menurut Abah, dapat dirasakan banyaknya permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari permasalahan BPJS Kesehatan, hingga tidak mampu menyelesaikan sengkata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung hingga saat ini.

“Salah satu contoh dengan adanya persoalan BPJS kesehatan yang meresahkan masyarakat, tapi sikap DPRD acuh. Kemudian adanya sengketa Sekda Kota Bandung DPRD juga acuh,” sebutnya.

Selain itu, Abah menilai, kinerja Pemkot Bandung masih belum sesuai harapan, lalu diperparah dengan sikap DPRD yang tampak kurang peduli. Oleh sebab itu, pihaknya kata Abah, menuntut beberapa poin terhadap DPRD Kota Bandung.

“Yang pertama, kami meminta agar dewan turun tangan dalam menyelesaikan masalah BPJS yang selama ini membuat resah masyarakat di antaranya tolak kenaikkan iuran BPJS, tolak niatan BPJS untuk menurunkan 3.000 depcolektor selesaikan utang terhadap Rumah Sakit agar masyarakat tidak banyak korban penolakan dari Rumah Sakit,” sebutnya.

Tinggalkan Balasan