DOB Solusi untuk Pelayanan Publik

“Kalau memang tidak bisa DOB dimekarkan, tolong buatlah sebuah keadilan politik keuangan di mana berbanding lurusnya jangan dengan jumlah daerah, tapi dengan jumlah penduduk.”

“Jadi, saya kira tiga harapan itu bisa membawa perubahan signifikan terhadap Jawa Barat,” imbuhnya.

Komisi II DPR RI yang diketuai Saan Mustofa akan menyampaikan usulan DOB Jabar ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali (usulan DOB). Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Saan.

Saan pun mengatakan, pihaknya akan berdikusi dengan Kemendagri untuk membuka moratorium. Selain itu, dia bakal mendorong supaya DOB dapat direalisasikan.

“Kami akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium, tapi moratorium yang terbatas. Dibukanya terbatas untuk daerah-daerah yang sangat penting dan memang objektifnya sangat membutuhkan DOB,” ucapnya.

“Kalau moratoriumnya disepakati untuk dibuka kembali, baru kita akan bicara masuk dari Jawa Barat itu kira-kira dari yang dimasukan mana dulu yang diprioritaskan untuk dilakukan DOB.”

“Tapi kita dari Komisi II nanti akan berusaha mendorong semaksimal mungkin agar DOB ini bisa diwujudkan,” kata Saan mengakhiri. (mg1/yan).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan