Cimahi Raih Penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi

CIMAHI – Kota Cimahi me­raih penghargaan sebagai salah satu dari 10 Kota di In­donesia yang memiliki ki­nerja tertinggi tahun 2019.

Wali Kota Cimahi, Ajay Mu­hamad Priatna mengungkap­kan, raihan penghargaan diberikan berdasarkan peni­laian dan evaluasi yang dila­kukan oleh Tim Evaluasi Ki­nerja Penyelenggaraan Pe­merintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelen­ggaraan Pemerintahan Dae­rah (LPPD) Kota Cimahi Ta­hun 2017.

”Berdasarkan hasil peni­laian dan evaluasi, tim me­nyatakan bahwa Pemerintah Kota Cimahi dinilai memi­liki kinerja tinggi dalam pelaks­anaan urusan wajib dan uru­san pilihan,” ungkap Ajay, melalui presliris yang dite­rima Jabar Ekspres, Kamis (25/4).

Menurutnya, penilaian ki­nerja tinggi dalam pelaks­anaan urusan wajib dan uru­san pilihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD.

”Ada juga Peraturan Pemerin­tah Nomor 38 Tahun 2007 ten­tang Pembagian Urusan Pe­merintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pro­vinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Atas raihan tersebut Semen­tara itu, Ajay mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada masyarakat di­karenakan Kota Cimahi men­jadi salah satu Kota terbaik dalam LPPD di Indonesia.

”Saya berharap penghar­gaan ini dapat menjadi moti­vasi ke depan menjalankan pemerintahan betul-betul dapat dirasakan oleh masy­arakat Kota Cimahi,” tandasnya.

Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringa­tan Hari Otonomi Daerah ke XXIII tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tja­hjo Kumolo dan diterima langsung oleh Ajay di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/04).

Sementara itu, Menteri Da­lam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menekan­kan agar peringatan Hari Oto­nomi Daerah dimaknai dengan baik dimana pemerintah dae­rah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

”Pemerintah daerah harus bisa diperankan fungsinya untuk menumbuhkan keman­dirian daerah, transparansi serta akuntabilitas,” kata Tja­hjo.

Menurutnya, otonomi dae­rah harus memberi manfaat untuk daerah dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Otonomi daerah juga harus membuat daerah membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan taat hukum. Sehingga otonomi daerah benar-benar bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Tinggalkan Balasan