Rita menambahkan, masing-masing SKPD juga sudah memiliki pagu anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disesuaikan dengan estimasi anggaran Pemkab Bandung Barat. “September ini, penyusunan RKA harus sudah mulai dibuat sehingga jauh-jauh sebelum Desember berakhir sudah selesai (disetujui oleh DPRD),” katanya.
Ditanya soal anggaran prioritas tahun depan? Rita menyebut hal itu ranahnya ada pada masing-masing SKPD yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). “Soal prioritas untuk pembangunan di tahun depan, itu ada di Bapelitbangda dengan SKPD. Yang pasti dari kami menyampaikan soal standar biaya belanja serta pagu anggaran yang sudah ditetapkan,” katanya.
Disisi lain, kata Rita, kondisi keuangan APBD 2019 saat ini dipastikan dalam posisi balance (seimbang), artinya tak mengalami defisit. Hal itu ditunjang dengan langkah efisiensi anggaran serta adanya kontribusi dari pendapatan asli daerah (PAD). “Sekarang kondisi keuangan balance dan tidak defisit karena faktor dari efisiensi ditambah ada PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS menjelaskan, jauh-jauh hari pihaknya sudah melakukan verifikasi renstra (rencana strategis) di masing-masing SKPD untuk program kerja tahun anggaran 2020.
“Kami sudah melakukan verifikasi renstra di setiap SKPD dalam rangka menyelaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang beberapa waktu lalu sudah disahkan untuk lima tahun ke depan. Hasil verifikasi ini diperkuat dengan legalitas Perbup (peraturan bupati),” kata Asep beberapa waktu lalu.
Menurutnya, alasan mendasar dilakukan verifikasi Renstra di setiap SKPD, agar bisa bersinergi antara keinginan Bupati Bandung Barat dengan SKPD. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan mana saja yang masuk slot perencanaan agar bisa dieksekusi sesuai dengan ide dan masukan selama program “Bupati Ngariksa Lembur” yang sudah dijalankan selama ini.
“Jangan sampai ketika pak bupati menjanjikan bakal membangun di suatu tempat, tapi tidak masuk slot perencanaan. Makanya harus dilakukan verifikasi sesuai dengan RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) di setiap SKPD,” kata pria berkacamata tersebut.
