NGAMPRAH– Tahun ini, setiap SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat mendapatkan penundaan anggaran sebesar 15 persen. Hal itu dilakukan untuk menjaga likuiditas anggaran tetap aman hingga akhir tahun. Demikian diungkapkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, Lukman Hakim saat dijumpai di kantornya, Selasa (26/2).
“Jadi bukan pemangkasan anggaran, tapi memang penundaan anggaran untuk triwulan ke satu hingga ketiga. Baru di triwulan keempat bisa dilaksanakan seperti untuk kegiatan sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis) di masing-masing SKPD. Terkecuali jika kegiatan bimteknya memang sangat penting dan mendesak, itu baru bisa diajukan atau kita kenal dengan pergeseran SPD untuk secepatnya dilaksanakan,” katanya.
Dia juga memastikan, anggaran yang saat ini sudah tercatat di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak berkurang. Sehingga kegiatan yang sudah dirancang di masing-masing dinas tetap bisa berjalan seperti biasa. “Hanya penundaan waktu saja dan tidak ada perubahan dalam DPA,” ungkapnya.
Diakuinya, penundaan anggaran tersebut tak terlepas dari kondisi anggaran APBD yang saat ini mengalami defisit diangka Rp 192 miliar. Namun hal itu tidak menjadi persoalan lantaran bisa ditutup dari PAD (pendapatan asli daerah). “Pusat juga sekarang lagi defisit, termasuk di kita sama. Tapi optimis bisa ditutup dengan PAD yang ditargetkan tahun ini bisa tercapai diangka Rp 500 miliar. Karena potensinya ada dan tahun lalu juga PAD melebihi target,” terangnya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD, ujar dia, dengan menarik tunggakan pajak hiburan dan pariwisata yang ada di Bandung Barat. “Tindakan tegas sudah kita lakukan bagi para penunggak pajak. Seperti hotel dan lain-lain. Bahkan kami sudah bekerjasama dengan Kejaksaan untuk membantu dalam penarikan penunggak pajak. Karena tunggakan pajak beberapa tahun ke belakang angkanya besar juga,” paparnya.
Pernyataan Lukman tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pemberitaan Jabar Ekspres sebelumnya dengan judul “Bimtek dan Rapat Pejabat Kerap di Luar Kota, Para Pengusaha Hotel di KBB Mulai Geram”. Sementara, pengusaha hotel di Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan dengan dimundurkannya kegiatan bimtek dan acara sosialisasi di akhir tahun lantaran adanya penundaan anggaran.
