CIMAHI – Warga sekitar dan pengguna Jalan kembali mengeluhkan kemacetan yang terjadi diruas jalan di Bundaran Leuwigajah, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pasalnya, saat ini para pengendara truk atau mobil bertonase tinggi banyak lagi yang melanggar jadwal pelarangan lewat bagi kendaraan besar.
Ketua RW 05 Kelurahan Leuwigajah, Dadang Mulyana mengatakan, karena banyak lagi sopir yang melanggar maka, kemacetan yang terjadi semakin parah. Apalagi dijam-jam sibuk. Padahal, pemerintah sudah menerapkan pelarangan melintas kendaraan bertonase tinggi di saat jam sibuk atau pada pagi hari mulai pukul 06.30 WIB sampai 08.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB sampai 19.00 WIB.
”Sebetulnya kemacetan terjadi karena kendaraan besar ini beroperasi tidak pada waktunya. Kalau jam operasionalnya pagi juga kan jadi menambah parah kemacetan,” kata Dadang, saat ditemui di Leuwigajah, Minggu (7/4).
Selain ketidak patuhan para sopir, lanjutnya, keberadaan petugas di jalan juga sangat berpengaruh pada kemacetan. Sebab, jika ada petugas baik dari Dinas Perhubungan atau pihak kepolisian untuk mengatur lalulintas, maka mustahil pengendara berani melanggar.
”Sudah sebulan lebih petugas enggak ada. Kalau ada petugas minimal teratur, tapi parah kalau tidak ada lantaran truk itu seenaknya. Intinya kami minta petugas Dishub standby di Leuwigajah, hanya di jam-jam tertentu saja,” tegasnya.
Sementra itu, saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang, mengakui jika pengemudi truk bertonase besar kerap melanggar aturan jam operasional.
”Memang masalah di bundaran dan jembatan Leuwigajah karena truk besar seenaknya lewat, padahal ada aturan. Jadi ini masalah berulang. Lebih ke budaya dan tidak adanya kesadaran dan disiplin pengemudi,”kata Ranto melalui sambungan telepon.
Menurutnya, upaya sosialisasi dengan pemberian surat edaran juga tidak terlalu efektif. Berbeda dengan hadirnya petugas di lapangan, keadaan lebih terkendali.
”Memang tidak efektif kalau hanya preventif dengan sosialisasi. Kita pertimbangkan melakukan kegiatan represif dengan razia dan penertiban. Sekarang belum bisa dirutinkan, tapi kalau kondisi semakin parah ada kemungkinan petugas standby,” bebernya.
Saat ini, kata Ranto, keterbatasan petugas Dishub yang bisa diterjunkan ke lapangan jadi salah satu kendala. Belum lagi, sering ada konsentrasi petugas Dishub jika ada kegiatan yang lebih penting.
