“Termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif tentu akan kita berikan tambahan,” lanjutnya.
Menurut Emil, melalui Kopdar, pihaknya bisa mengetahui aspirasi Kepala Daerah se-Jawa Barat. Kepala Daerah yang hadir dapat menuturkan persoalannya terkait infrastruktur jalan, transportasi, maupun persampahan.
“Masalah kompleksitas, sangat besar. Tapi setengah (aspirasi Kepala Daerah) adalah kembali lagi masalah infrastruktur jalan penghubung, transportasi, persampahan, dan lain-lain,” ucap Emil.
Gubernur berharap agar pembangunan tidak bergantung kepada APBD saja. Sebab, ada delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat.
’’Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR,’’kata Emil.
Emil menambahkan, pihaknya juga akan melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
“Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar,” katanya.(mg5/yan).
