APBD Perubahan Alami Kenaikan Rp 94 M

NGAMPRAH– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami kenaikan hingga Rp 94,5 miliar.

Ketua DPRD KBB, Rismanto mengungkapkan, APBD murni untuk tahun anggaran 2019 berjumlah Rp 3,2 triliun, meningkat di APBD perubahan menjadi Rp 3,295 triliun. “Di APBD perubahan ini jumlahnya lebih besar, naik menjadi Rp 94,5 miliar,” kata Rismanto, Rabu (23/10).

Menurut Rismanto, kenaikan ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan kinerja (tukin) para pegawai di sejumlah RSUD, dan juga untuk ketersediaan anggaran Jamkesda, Jaspel (jasa pelayanan) kesehatan dan beberapa hal lainnya.

Diakui Rismanto, pembahasan APBD perubahan tidak memakan waktu lama. Hal itu dilakukan agar penyerapan anggaran bisa terwujud dengan optimal untuk kepentingan masyarakat dan juga kondisi defisit keuangan daerah bisa tertangani.

“Kendala saat pembahasan relatif tidak ada. Karena (APBD perubahan) ini sudah dibahas juga oleh anggota DPRD sebelumnya (periode 2014-2019), jadi sekarang tinggal pelaksanaan di lapangan saja, karena masyarakat pasti menunggu,” terangnya.

Defisit keuangan daerah pada APBD 2019, kata dia, disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan pengeluaran. Pendapatan sebesar Rp 3,023 triliun sementara anggaran belanja mencapai Rp 3,295 triliun.

“Jadi di APBD murni itu ada defisit sebesar Rp 272 miliar.Tapi bisa tertangani atau ditutup dengan silpa Rp 272 miliar melalui cara rasionalisasi anggaran sehingga menjadi seimbang, tidak ada defisit,” ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu pendapatan yang cukup besar terhadap PAD KBB yakni dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB mencatat, realisasi PBB mencapai angka 42 persen atau Rp 71 miliar pada bulan September lalu dari target tahun ini sebesar Rp 167 miliar.

Kepala BPKD KBB, Agustina Piryanti mengungkapkan, antusias warga dalam membayar PBB cukup positif. Hal itu terbukti dengan capaian realisasi PBB yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama.

“Angka ini (Rp 71 miliar) merupakan capaian yang luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya tercapai diangka Rp 65 miliar selama waktu satu tahun. Apalagi kami masih punya sisa waktu agar realisasi PBB bisa tercapai diangka 75 persen atau terealisasi hingga Rp 100 miliar,” kata Agustina.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan