Akses Infrastruktur ke Obyek Wisata Harus Baik

BANDUNG – salah satu pendukung untuk dikembangkannya pariwisata adalah pengembangan infrastruktur. Sebab, sebuah obyek wisata harus didukung dengan kondisi jalan yang baik. Sehingga, akses menuju obyek wisata menjadi mudah dijangkau.

Kondisi ini, menjadi sorotan serius kalangan DPRD Jabar setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut.

Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, sarana dan prasaran infrastruktur yang baik merupakan akses bagi wisatawan. Sehingga, pembenahan infrastruktur jalan menuju obyek-obyek wisata mutlak harus dilakukan.

‘’Ini sebagai bentuk dorongan dewan, karena dengan infrastruktur yang memadai otomotis wisatwan pun akan berkunjung ke obyek wisata itu,’’kata Ineu kepada wartawan, (25/10).

Dia menilai, kepariwisataan di Jawa Barat lebih unggul dari provinsi lain. Sebab, seluruh Kabuapten/Kota memiliki obyek wisata yang bias menjadi unggulan.

Untuk itu, sebagai bentuk pendukung pembenahan infrastruktur mulai dari tata ruang, pemetaan dan rancangan menjadi faktor penentu agar obyek wisata yang dimiliki didaerah bias berkembang maju.

‘’Tentunya Pemprov Jabar sangat konsen dengan pengembangan pariwisata ini. Tentunya akan ada dorongan anggaran untuk pengemban pariwisata,’’kata dia.

Ineu memaparkan, dari sisi anggaran pembenahan infrastruktur selalu menjadi prioritas. Namun, untuk perencanaannya harus lebih focus untuk pembenahan infrastruktur pariwisata.

Ineu menuturkan, DPRD Jabar melalui komisi IV akan selalu mendoron peningkatan anggaran di bidang infrastruktur ini. Sebab, dengan kondisi infrastruktur yang baik tentunya roda perekonomianpun akan meningkat.

Dia mengakui, untuk peningkatan infrstruktur ini tentunya membutuhkan anggaran besar. Sehingga banyak jalan-jalan dan infrastruktur yang seharusnya sudah dilakukan peremajaan.

Namun, untuk menyiasati ini pemprov Jabar bias menggunakan sumber anggaran lain. Termasuk mengajukan ke pemerintah pusat.

’’Dewan akan bantu dengan ikut melakakuan pertemuan ke kementrian sehingga nantinya dapat menemukan jalan keluarnya. Skala program prioritas pemerintah Jawa Barat dapat terukur dengan lebih terperinci,’’ucap Ineu.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Ir. A. Koswara. M.P mengakui, kondidi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar kondisinya masih dibawah standar. Baik dari segi lebar jalan dan usia jalan yang butuh revitalisasi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan